Manokwari, kabartimur.com- Setelah mendengar, dan mempelajari pandangan umum fraksi Golkar dan pandangan umum gabungan fraksi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menyampaikan tanggapan.
Tanggapan atau jawaban tersebut disampaikan langsung oleh bupati Manokwari, Hermqus Indou dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manokwi Masa sidang III Tahun 2023 tentang jawaban bupati Manokwari terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024, jumat (24/11/2023).
Pertama; Target PAD pada materi RAPBD dan nota keuangan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Mengalami penurunan dibanding target PAD pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 fraksi Golkar menyarankan perlu strategi dan perhitungan yang matang dan konservatif dalam penetapan target PAD sehingga benar-benar bisa terealisasi dengan melakukan kajian mendalam memperhatikan potensi yang ada dan memaksimalkan sumber-sumber peluang untuk peningkatan PAD
Serta mengembangkan fungsi aset sebagai penghasil PAD agar tidak mengganggu pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga tetap bisa menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi diperkirakan target ini akan semakin menurun karena menyesuaikan regulasi baru terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jawaban Bupati; Pada dasarnya pihaknya setuju untuk meningkatkan target PAD perlu didukung oleh strategi dan perhitungan yang matang dalam melakukan kajian, sehingga benar-benar dapat terealisasi serta tetap memperhatikan dan memaksimalkan Segala potensi yang ada yang dapat mendukung, peningkatan PAD pemerintah Kabupaten Manokwari.
Untuk itu dalam APBD 2024 Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menganggarkan kegiatan-kegiatan fisik dengan memperdayakan semua sumber dana yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik guna mendukung peningkatan PAD dan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta tetap mengupayakan regulasi regulasi baru terutama terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Pembangunan fisik khususnya proyek-proyek strategis yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari ke depan akan meningkatkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi karena kualitas layanan publik semakin meningkat dan hal ini mampu membuat iklim investasi di Kabupaten Manokwari menjadi baik yang pada akhirnya peluang pertumbuhan PAD untuk pajak dan Retribusi akan semakin meningkat.
Kedua: Fraksi Golkar mencermati pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Manokwari berkontribusi sebesar Rp.1 triliun 237 miliar lebih atau sekitar 84% dari total APBD Kabupaten Manokwari tahun 2024 sebesar Rp 1 triliun 476 miliar lebih .
Fraksi Golkar mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian dan kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten Manokwari, Meskipun begitu fraksi Golkar tetap mempertanyakan bagaimana upaya Pemda Kabupaten Manokwari dalam mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun politis terkait pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2024 dan Apa upaya Pemda Kabupaten Manokwari untuk memelihara kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masyarakat Manokwari ke depan.
Jawaban Bupati: Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah merupakan kebijakan pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah karenanya pertanggungjawaban penggunaan dana transfer ini Pemerintah Kabupaten Manokwari terus menjaga ketepatan dan kesesuaian data .
Karena data dari daerah yang lengkap inilah yang menjadi dasar untuk pemerintah pusat memberikan kepercayaan untuk pengelolaan dana transfer ke daerah dan data yang lengkap juga yang dapat membuat iklim investasi di Kabupaten Manokwari menjadi meningkat.
Ketiga; Fraksi Golkar memandang tahun 2024 sebagai tahun terakhir pemenuhan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sehingga perlu mendapat perhatian khusus tentunya terdapat beberapa indikator kinerja yang Sampai dengan saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rpjmd meskipun telah dilakukan perubahan.
Fraksi Golkar perlu mempertanyakan Apa saja indikator yang belum terpenuhi sampai dengan tahun 2023 dan apa strategi pemenuhannya sampai dengan tahun 2024 mengingat ruang fiskal yang relatif terbatas ditambah dengan atmosfer tahun politik yang sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi riil di masyarakat
Jawaban Bupati: Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengupayakan mengacu pada rpjmd Adapun target indikator kinerja yang dirasakan belum memenuhi target.
Hal tersebut dikarenakan luas wilayah kabupaten Manokwari yang cukup luas sementara kemampuan APBD Kabupaten Manokwari terbatas sehingga pembangunan yang merata di semua indikator kinerja kami upayakan terpenuhi akibatnya pencapaian target belum bisa maksimal,
Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan terobosan dengan pembangunan proyek-proyek strategis diantaranya pembangunan bandara rendani, pasar Sanggeng, Ruang Terbuka Publik Borarsi, pelebaran jalan Sujarwo, pembangunan jembatan Pepera 1969, hal ini diharapkan ke depan akan lebih memacu percepatan pemenuhan target indikator kinerja daerah.
Keempat; Fraksi Golkar menekankan agar pemerintah daerah memastikan postur APBD haruslah proporsional agar dalam hal penggunaan belanja lebih efektif dan efisien, jangan sampai terkesan adanya penundaan-penundaan sehingga fraksi Golkar menilai lambatnya pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang telah dituangkan dalam Perda tentang APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023. Ini dibuktikan dengan belum adanya program kegiatan yang berjalan maksimal pada triwulan kedua.
Fraksi Golkar mengingatkan Pemda Manokwari untuk melakukan evaluasi penyerapan anggaran di masing-masing opd dan percepatan pekerjaan fisik maupun non fisik Tahun Anggaran 2023 agar segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Mengingat terhitung tinggal beberapa minggu saja Tahun Anggaran 2023 akan berakhir hal ini salah satunya akan menjadi penghambat perputaran ekonomi di tengah masyarakat Manokwari hingga akhir tahun ini.
Jawaban Bupati:
Pemerintah Kabupaten Manokwari senantiasa mengevaluasi penyerapan anggaran di masing-masing opd guna mendorong percepatan penyerapan anggaran, mengingat semakin ketatnya persyaratan untuk dropping dana transfer dari pemerintah pusat sehingga penyerapan anggaran mengikuti dropping dana dari pemerintah pusat.
Akan tetapi hal ini tidak menjadi halangan untuk pemerintah Kabupaten Manokwari menjalankan program-program yang telah tertuang dalam APBD. Dan pemerintah Kabupaten Manokwari tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program demi program Manokwari yang lebih sejahtera kedepannya.
Kelima; Pemilu damai
Tahun 2024 adalah tahun politik dengan diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.
Gabungan fraksi berharap, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersepakat untuk menciptakan pemilu yang damai, yang saling menghargai dan menghormati. Kontestasi Pemilu jangan sampai merusak tatanan kehidupan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Jika kita menyadari bahwa memilih dan dipilih adalah hak yang diberikan konstitusi bagi setiap warga negara dan setiap warga negara harus mendapat jaminan dalam menjalankan haknya dengan pemilu yang damai.
Jawaban Bupati:
Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung saran dari pandangan gabungan fraksi terkait Pemilu damai di mana mengedepankan saling menghargai dan menghormati sesama peserta pemilu dan bersama-sama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersepakat untuk menciptakan pemilu yang damai tanpa merusak tatanan kehidupan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan perpecahan.
Keenam: Prioritas pembangunan
Pembangunan infrastruktur yang sangat masif dilakukan pemerintah daerah kabupaten Manokwari tentu perlu didukung Demi kemajuan dan kebaikan Manokwari namun perlu dicatat pembangunan Jangan hanya diprioritas pada penambahan fisik saja tetapi pembangunan sumber daya manusia juga sangat penting dilakukan.
Sebab menurut gabungan fraksi, tanpa adanya pembangunan manusia, suatu negara/daerah tidak akan dapat mengembangkan apapun .
Oleh karena itu pembangunan manusia dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang baik dan yang mereka Maka pelaksanaan pembangunan akan semakin baik pula. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari hendaknya memperhatikannya jika memandang manusia Manokwari merupakan subjek dan objek pembangunan dan berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
Jawaban Bupati;
Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung Prioritas pembangunan tidak hanya prioritas pada penambahan fisik melainkan pada pembangunan sumber daya manusia di mana pembangunan yang baik dan berhasil ditentukan dari suksesnya pengembangan sumber daya manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
Ketujuh: Pelayanan publik
Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan jaring atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal ini gabungan fraksi meminta agar pelaksanaan pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat harus terus ditingkatkan, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, pangan, bantuan sosial dan administrasi.
Artinya seluruh program yang akan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ini yang terkait dengan pelayanan publik harus dipastikan terlaksana secara baik dengan mengedepankan pelayanan berintegritas ramah responsif dan beretika sehingga visi dan misi kabupaten Manokwari dapat terwujud .
Jawaban Bupati;
Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat harus terus ditingkatkan pemerintah akan berkomitmen melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024 khususnya yang terkait pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan berintegritas ramah responsif dan beretika sesuai visi dan misi kabupaten Manokwari.
Kedelapan ; Penguatan ekonomi
Harapan dan keinginan melakukan penguatan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat harus terus digerakkan sebagai langkah konkrit maning meningkatkan pendapatan daerah titik APBD sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendorong penguatan ekonomi harus dimaksimalkan titik dalam catatan gabungan fraksi bahwa semakin baik ekonomi daerah dan masyarakat akan berdampak luas bagi daerah.
Jika ekonomi Kabupaten balaikoma maka daerah kabupaten Manokwari akan mampu berakselerasi Dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan. Bila ekonomi masyarakat semakin baik, itu artinya angka tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin kecil dan itu semua adalah jalan yang tepat menuju kemakmuran hidup masyarakat di Kabupaten Manokwari.
Selain itu, gabungan fraksi juga meminta agar pemerintah daerah kabupaten Manokwari lebih ada aktif pada lingkungan perkembangan dan kecenderungan konsep digitalisasi perekonomian. Peningkatan populasi konsumen digital harus diselesaikan dengan kemampuan digital pelaku usaha dan UMKM.
Gabungan fraksi menilai, ketika UMKM memasuki ekosistem digital, salah satu modal yang harus dimiliki pemerintah daerah adalah kreativitas dengan selalu memperbarui ide, sebab transformasi digital akan menyederhanakan proses operasional dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih modern pada posisi itu Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagai pemangku kepentingan masyarakat harus hadir menguatkan untuk memberikan support sehingga ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat berkembang baik.
Jawaban Bupati :
Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung penguatan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat, dampak dari kuatnya ekonomi akan memacu peningkatan pendapatan daerah dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari.
Pemerintah Kabupaten Manokwari juga mendukung konsep digitalisasi perekonomian yang dapat menciptakan transparansi penyederhanaan proses operasional dan modernisasi kerja di lingkungan Kabupaten Manokwari guna mendukung ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik.(Red/*)
