Jeneponto– Anggota DPRD Jeneponto Komisi II Andi
Baso Sugiarto tidak setuju jika iuaran mandiri BPJS Kesehatan
dinaikkan sebab akan berdampak pada beban daerah, apalagi BPJS itu
dana numpang lewat,”bisa saja daerah nombok” Jelas Andi Baso
“Kenaikan iuran BPJS Ini mungkin masih perlu banyak sosialisai di
masyarakat, karena fakta jelas sistem pelayanan tidak sesuai yang
diharapkan masyarakat” Ucapnya legislator praksi Gerindra.
Kenaikan iuaran BPJS akan membebani peserta, belum lagi layanan selama
ini tidak maksimal, tentunya menjadi beban APBD padahal kita tidak
ingin APBD 2016 Jeneponto ini defisit. Jelas Andi Baso.
“Satu hal lagi perlu diketahui bersama di kartu BPJS itu tertera
masing masing nama dokter yang akan melayani pemeriksaan Pasien, Nah
pertanyaannya, bagaimna jika dokternya tidak ada, siapa yang mau
merawat atau yang akan melayani pasien”kata Andi baso
Sementara Komisi IV DPRD Jeneponto Kamaruddin Siama mengakatan
sekaitan dengan mengalaminya kenaikan iuaran BPJS, tentunya hal ini
akan didudukkan bersama pemda, “soal ditolak saya belum bisa
mengatakan itu karena kita masing masing punya sudut pandang yang
berbeda dan jangan sampai pemda sendiri terima sesuai Peraturan
Presiden No.19 Tahun 2016.
“Saya belum bisa katakan ditolak atau tidk setujuh, hanya ini kann
perlu untuk didudukan bersama pemda” Ucap Legislator. Partai Hanura.
Laporan: zoel Jeneponto
