MANOKWAR– Aksi massa yang terjadi di Kabupaten Manokwari pada 19 Agustus lalu telah berimbas pada pembakaran Kantor Sekretariat DPR Papua Barat (DPRPB) dan kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) terbakar.
Kerugian yang sama juga menimpa 4 kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Manokwari, yakni Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Perekda Setda Kabupaten Manokwari.
“Kita sudah perintahkan ke PU (Dinas Pekerjaan Umum) dengan konsultan untuk turun ke lapangan melihat bangunan yang lama supaya ada perbaikan. Dari pada kita sewa ruko, uangnya kita pakai saja untuk perbaikan bangunan yang lama,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita.
Kata Makatita, saat ini bagian perekda telah berkantor di perkantoran bupati, DLH sudah berkantor di sekretaiat PPD Pria yang berada di Jalan Trikora Taman Ria.
“Kemudian Satpol PP kita lagi cari di depan Dinas Kesehatan kabupaten, itu dulu punya penyuluh KB, tetapi sekarang sudah tidak lagi karena menjadi aset dari pemerintah provinsi,” ujar Makatita.
Mengenai kerusakan sejumlah banguan milik masyarakat saat terjadi aksi yang sama, lanjut Makatita, pemda belum bisa berbuat banyak. Pasalnya, masih mengumpulkan data terkait kerusakan yang ada.
“Kita masih menunggu untuk mendapat data dari dinas sosial biar kita bisa mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Apakah itu kewenangan daerah atau kewenangan provinsi atau pusat. Yang penting kita didukung oleh data dulu,” tutup Makatita. (ALF/*)
