Kepulauan Selayar – Konflik secara makna adalah saling pukul atau bertentangan. Secara sosiologis salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan yang satu dengan menghancurkan. Cara yang digunakan untuk menyingkirkan yang lain dengan cara yang brutal, ilegal, melawan hukum dan tidak berbudaya dalam wujud tawuran, dll. Hal ini dijelaskan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H, saat membuka Sosialisasi Deteksi Dini Potensi Konflik Bagi Aparat Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar di Kantor Kecamatan Benteng, Selasa (18/6/2019).
Hadir dalam acara tersebut Dandim 1415 Kepulauan Selayar, Kasat Intel Polres Kepulauan Selayar, Asisten Pemerintahan Setda, dan aparat desa kelurahan.
“Konflik tidak selalu ada dalam masyarakat. Tetapi potensi konflik selalu ada dalam masyarakat. Faktornya adalah kemajemukan, heterogen, perbedaan, diskriminatif, dll. Kita wajib lakukan antisipasi sebelum konflik terjadi,” ujar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar selaku panitia, Sitti Nadira Basrum, S.Pi., menyampaikan dalam laporannya bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatkan wawasan dan keterampilan aparat pemerintah dalam mengolah, menganalisis sumber-sumber informasi dan data untuk mereduksi potensi konflik di tengah masyarakat dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara aparatur pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat yang akan menghadirkan sinergitas yang terarah dan efektif guna mewujudkan kondusifitas.
Lebih lanjut Sitti Nadira Basrum, S.Pi. memaparkan total peserta yang ikut dalam sosialisasi tersebut sebanyak 40 orang yang terdiri dari aparat kelurahan dengan pemateri Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Dandim 1415 Kepulauan Selayar, dan Kasat Intel Polres Kepulauan Selayar.
“Aparatur pemerintah, tokoh agama, masyarakat dan pemuda, serta perlindungan masyarakat memliki peran yang sangat vital dalam proses tersebut. Beberapa diantaranya yang harus diwaspadai yaitu isu-isu yang bersifat sara. Upaya adu domba dan pecah belah umat beragama dan masyarakat. Maraknya ujaran kebencian atau provokasi problematika ekonomi dan penegakan hukum yang dapat menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat,” terang Sitti Nadira Basrum, S.Pi. (D)
