WASIOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2019, Kamis (18/6/2020) di gedung DPRD di Isei.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Herman Sawasemariai dengan dihadiri Bupati Bernadus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri. Ikut hadir Wakapolres Kompol Lang Gia bersama sejumlah pimpinan SKPD.
Dalam kesempatan itu DPRD menyampaikan cukup banyak poin rekomendasi yang meliputi berbagai bidang dan urusan. Antara lain di bidang pendidikan, DPRD menyoroti penduduk Wondama yang ternyata mayoritas hanya berpendidikan SD.
Bahkan berdasarkan data BPS tahun 2018, sebanyak 17,30 persen kepala keluarga di Wondama tidak pernah mengenyam bangku sekolah.
Dewan mendorong bupati agar memperbaiki tata kelola pendidikan di Wondama.
“Statistik tersebut jelas memperlihatkan masih ada yang salah dalam pembangunan pendidikan di daerah ini, “ kata Remran Sinadia, anggota DPRD dari Partai Gerindra yang bertugas membacakan rekomendasi.
Di bidang kesehatan, DPRD menekankan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin agar dilakukan secara serius dan sasarannya diutamakan untuk wilayah terpencil dan terdalam. Dewan mendorong agar anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin ditingkatkan supaya pelayanan medis bisa berjalan lebih optimal.
Bidang Pertanian dan Pangan, DPRD mempersoalkan data produksi pertanian dalam buku LKPJ Bupati tahun 2019 yang dinilai janggal dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sebagai contoh untuk produksi padi sawah, disebutkan luas tanam padi sawah pada tahun 2018 adalah 47 hektar dengan hasil produksi mencapai 150,4 ton. Padi ladang, luas tanam 25 hektar dengan hasil panen mencapai 45 ton. Jagung, luas tanam 100 hektar dan 100 hektar dan produksi mencapai 66 ton.
“Komoditi padi sawah, padi ladang, jagung dan lainnya, data ini diambil dari mana, di mana lokasi lahan seluas itu, kapan ada panen sebesar itu, “ sebut Remran.
Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, DPRD memberi penekanan khusus terkait pembangunan dua jembatan besar yakni jembatan Kali Kabouw dan Kali Riwi yang belum juga tuntas sejak dimulai pada 2017.
Dewan menilai pembangunan dua jembatan yang menelan anggaran puluhan miliar itu sudah masuk kategori tidak wajar. Karena itu DPRD menyarankan agar Inspektorat melakukan audit terhadap proyek dimaksud.
“Dituntut kinerja Inspektorat melakukan audit terhadap pelaksanaan kedua proyek itu untuk memastikan ada tidaknya maladministrasi maupun potensi kerugian negara yang timbul, “ lanjut Remran.
Dalam urusan Sosial, para wakil rakyat itu menyoroti masih rendahnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Wondama. Penerima PKH sejauh ini hanya berjumlah 3000-an KPM dan baru mencakup 4 wilayah distrik dari 13 distrik di Wondama.
Dewan meminta Dinas Sosial proaktif melakukan updating data agar kuota penerima PKH bisa bertambah mengingat masih banyak penduduk Wondama yang berstatus prasejahtera.
Bupati Bernadus Imburi menyatakan menyambut baik semua rekomendasi yang disampaikan DPRD. Dia menjamin rekomendasi dari lembaga legislatif itu akan diperhatikan dengan baik demi perbaikan pelayanan pemerintahan pelayanan kemasyarakatan.
Imburi juga mengakui ada sejumlah data yang disajikan dalam LKPJ khususnya di bidang pertanian dan pangan yang tidak sesuai sehingga dinilai janggal oleh dewan.
“Rekomendasi yang banyak itu pasti kami perhatikan, titik. Itu saja. Ada hal-hal yang memang mungkin tidak kehati-hatian dari OPD tertentu jadi memang ada yang lucu dan tidak masuk logika. Contoh di pertanian. Saya rasa bahwa itu salah ketik saja, “ucap bupati kepada awak media usai rapat paripurna. (Nday)
