Rakor Pilkada 2020, Bupati Imburi Ingatkan Soal Data Pemilih, KTP El, Ketersediaan BBM dan Netralitas ASN

  • Whatsapp

WASIOR – Dukungan dan peran aktif dari semua pihak baik secara perorangan maupun kelompok atau institusi menjadi kata kunci untuk mewujudkan kesuksesan Pilkada 2020 di Kabupaten Teluk Wondama.
Karena itulah digelar rapat koordinasi Pilkada 2020 (desk Pilkada) di Gedung Sasana Karya, kompleks kantor bupati Teluk Wondama di Isei, baru-baru ini.

Rakor ini dihadiri oleh Bupati Bernadus Imburi, Wakil Bupati Paulus Indubri, Kapolres AKBP Yohanes Agustiandaru, Ketua KPUD Monika Elsy Sanoy dan Ketua Bawaslu Menahen Sabarofek.

Ikut hadir beberapa pimpinan OPD terkait. Yakni Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Syors Ortizan Marini, Kepala Dinas Dukcapil Edison Kabiay, Kepala Badan Kepegawaian Ujang Waprak, Kepala Dinas Perhubungan Bernadus Setiawan, Kepala Dinas Perindagkop Ekbertson Karubuy, Kepala Dinas Kesehatan dr.Habel Pandelaki dan Dirut RSUD dr.Yoce Kurniawan.

Dalam rapat yang dipandu Sekda Denny Simbar, Bupati Imburi menekankan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian agar tidak sampai mengganggu tahapan Pilkada yang sedang berjalan.

Pertama, terkait dengan KTP elektronik atau KTP el. Imburi minta Dinas Dukcapil agar memastikan perekaman dan penertiban KTP el berjalan dengan baik sehingga warga yang ingin membuat KTP dapat terlayani dengan baik. Imburi juga berharap Dukcapil proaktif melakukan validasi data penduduk sehingga tidak timbul persoalan terkait data pemilih dan lainnya.

“38.000 warga yang memiliki KTP El itu agar diperhatikan kesesuaian data agar tidak ada terjadi kesalahan data, “ kata Imburi.

Kedua soal BBM. Dinas Perindagkop diharapkan memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM yang berkepanjangan agar tidak berimbas pada terganggunya tahapan Pilkada 2020. Imburi juga mewanti-wanti agar isu BBM tidak dijadikan komoditas politik untuk mendiskreditkan Pemda maupun pihak-pihak tertentu.

Ketiga soal netralitas ASN. Bupati kembali mengingatkan jajaran PNS Pemkab Wondama agar patuh terhadap azas netralitas dalam Pilkada 2020.

“ Apabila ASN terlibat dalam mendukung salaH satu paslon, agar segera melaporkan kepada pimpinan pembinaan pegawai dan membawa bukti-bukti yang sah, “ pesan orang nomor satu Wondama itu.

Wakil Bupati juga mengingatkan Dinas Dukcapil agar melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan DPT Pilkada.

“Jika ada peningkatan penduduk yang meningkat secara tidk wajar agar segera dihentikan (pembuatan KTP el). Dan apabila terjadi lonjakan pembuatan E-KTP agar diteliti dan diwaspadai kejelasannya, “pesan Indubri.

Wabup yang juga bersatus bakal calon bupati mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita maupun isu-isu tidak bertanggung jawab yang sengaja dibuang ke media sosial.

Indubri juga mengharapkan apparat keamanan mengantisipasi kerawanan yang mungkin timbul pada saat pengumuman hasil CPNS formasi 2018.

“Dalam waktu dekat akan ada pengumuman CPNS, agar diantisipasi tidak terjadi konflik akibat kesalahpahaman, “ lanjut Indubri.

Adapun yang berhubungan dengan keamanan situasi selama tahapan Pilkada berjalan, Kapolres Yohanes Agustiandaru menyebut, pihaknya sudah mulai menggelar Operasi Mantap Praja dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif selama tahapan Pilkada berjalan.

Polres Wondama, kata Ndaru, demikian panggilan karib Kapolres Wondama, menyiapkan 264 personil untuk membantu pengamanan khususnya pada hari pungut hitung pada 9 Desember mendatang.

“Untuk pengamanan Pilkada dari Polres sudah mulai melakuakn operasi Mantap Praja dengan jumlah personil 264 anggota Polri yang akan ditempatkan di TPS, kantor KPUD, kantor Bawaslu dan pengamanan untuk Paslon sendiri.
Nanti kita akan didukung 1 peleton Brimob , 1 peleton dari Polisi Umum dari Polda Papua Barat serta meminta dukungan dari Kodim Manokwari, “ ujar Ndaru.(Nday)

Pos terkait