Manokwari, kabartimur.com – Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Daerah Khusus dan Istimewa Tahun 2023 yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat akan berlangsung selama 2 hari ( 26-27) September untuk membahas isu strategis dan sejumlah kerjasama antar daerah.
Hal tersebut disampaikan Pj .Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau kepada wartawan diruang media Center kantor gubernur Papua Barat, Arfai senin, (25/9/2023)
Waterpau mengungkapkan, Pertemuan 9 Gubernur tersebut untuk menkongkretkan isu strategis dan konsep dari masing-masing daerah yang akan dituangkan dalam pernyataan bersama/deklarasi atas kebijaksanaan negara pada daerah desentralisasi.
Berbagai isu strategis tersebut diantaranya; Upaya mengendalikan inflasi, Menangani stunting, Kemiskinan, Meningkatan daya saing di daerah, Peningkatan UMKM, dan Peningkatan Ketahanan Bahan Pangan.
“Daerah yang maju kita sharing disini kita kerja sama untuk manfaatkan keistimewaan kita. Misalnya kita akan belajar banyak dari Yogyakarta bagaimana UMKM mereka sangat maju dan berkembang,” Terang Waterpauw sembari mengatakan diskusi itu akan dipandu para dirjen dari Kemendagri dan kementerian terkait.
Waterpauw mengharapkan dukungan dari seluruh pihak sehingga program nasional ini memberikan kemaslahatan.
“Apa yang kita lakukan mungkin belum berpengaruh besar, namun kami terus berupaya dalam berbagai aspek yang tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” Ujarnya.
Sebagai informasi, rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Daerah Khusus dan Istimewa Tahun 2023 rencananya akan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wempi Wetipo yang dihadiri 9 Gubernur/perwakilan yakni Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, D.I Jakarta, D.I Yogjakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam dengan delegasi terbanyak dari DKI Jakarta dengan 26 delegasi.(Red/*)
