Jakarta, kabartimur.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pimpinan satuan kerja serta pejabat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi, kesinambungan kepemimpinan, dan integritas kelembagaan.
Pelantikan yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa, mencakup pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, hingga Kepala OJK Daerah.
Dalam sambutannya, Friderica menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dari pembinaan talenta dan penguatan organisasi.
“Suksesi kepemimpinan juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi. Karena itu, pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, keteladanan, dan integritas.
“Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen, masyarakat, serta pembangunan nasional,” tegasnya.
Adapun pejabat yang dilantik yakni:
- Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
- Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi.
- Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
- Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
- Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara.
Melalui penguatan struktur organisasi ini, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. ( Red/*)
