HALTIM,Kabartimur.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Timur (Haltim) sejuah ini belum menunjukkan keseriusanya untuk menangani masalah stunting. Pasalnya Haltim masi berada di peringkat ke dua kasus Stunting pada tahun 2023.
Hal itu terlihat pada data kasus stunting dirilis Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara (Malut) dr Andi Sukarwati M.M Kes, pada semester kedua tahun ini, Haltim masih koleksi kasus stunting tinggi ke-II di Malut yakni tercatat sebanyak 1077 kasus stunting dari jumlah 5163 bayi diukur.
Sementara dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, terdapat Kasus Stunting sebanyak 1026 Orang yang tersebar di 98 desa dari 102 yang ada di Haltim. Hanya 4 desa di Haltim yang tidak memiliki kasus stunting. Hal ini juga terdapat perbedaan data stunting Provinsi dan Kabupaten.
Kepala Dinas Kesehatan, Abdullah Yakub dikonfirmasi wartawan, enggan berkomentar dengan alasan karena sudah dibentuk tim khusus oleh Bupati HI.Ubaid Yakub.
“Kalau mengenai penanganan masalah stunting itu harus tanya Wakil Bupati Anjas Taher selaku Ketua Tim dan terkait data jumlah kasus stunting di Haltim saya tau pasti,” katanya.
Terpisah Wakil Bupati Haltim Anjas Taher hanya sekedar menyebutkan, jumlah kasus stunting di Haltim sudah turun drastis dari data kasus stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Malut pada tahun sebelumnya.
“jadi selain kasus stunting angka kemiskinan juga turun sehingga kita pemkab Haltim dihargai dengan Dana DID” katanya.
Sekedar di ketahui selama dua tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Haltim, Hi Ubaid Yakub- Anjas Taher sama sekali tidak alokasikan anggaran untuk penganganan stunting di Haltim, melainkan selama dua tahun ini mengemis di perusahaan tambang PT. Antam Grop dengan masukkan proposal untuk permintaan anggaran penanganan stunting.
(Red/Ruslan)
