JAKARTA, KABARTIMUR.COM- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan anggaran negara mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung program prioritas pemerintah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil seusai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil mengatakan, arahan Presiden Prabowo menitikberatkan pada pentingnya menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara. Karena itu, APBN harus dikelola secara sehat, dapat dipercaya, sekaligus mampu menjalankan agenda prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkap Suahasil.
Menurutnya, APBN tidak hanya dituntut sehat dari sisi fiskal, tetapi juga harus memiliki kredibilitas di mata publik.
“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjutnya.
Suahasil juga memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah ambang batas 3 persen, sembari mendorong anggaran negara berperan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas Anggaran
Dalam pengelolaan APBN, Suahasil menekankan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebatas pemotongan belanja. Efisiensi, kata dia, harus diukur dari kemampuan setiap rupiah anggaran menghasilkan keluaran yang maksimal dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Selain menjaga kesehatan fiskal, Suahasil menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kebijakan APBN, menurutnya, harus disampaikan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, Suahasil juga memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dilakukan secara terkoordinasi. Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program prioritas pemerintah berlangsung berkesinambungan. (Red/*)
