Capaian Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Sangat Rendah, KPK Kecewa

  • Whatsapp

MANOKWARI- Rencana aksi pemberantasan Korupsi Papua Barat selama 4 bulan pelaksanaan baru mencapai 17 persen. Hal ini membuat KPK kecewa.

Hal ini diungkapkan Kordinator Supervisi Pencegahan Wilayah VIII Komisi pemberantasan Korupsi, Maruli Tua, dalam pembukaan monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, Kamis (1/8/2019) di Lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat.

Dijelaskan, sampai 31 Juli 2019 pukul 23.00 wit progres provinsi Papua Barat secara keseluruhan masih diangka 17 persen, dengan rincian perencanaan dan penganggaran 16 persen, PBB 10 persen, PTSP 23 persen, APIP 26 persen, dan optimalisasi pendapatan daerah 10 persen.

“Kepada kepala daerah tolong hal ini diatensi secara serius, dengan pencapaian saat ini akan terlihat bahwa pencegahan korupsi di Papua Barat dianggap main-main. April 2019 sudah diselenggarakan workshop disini, sehingga tidak ada alasan lagi mereka tidak paham dan lain sebagainya,” ujar Mauli Tua.

Lebih lanjut, KPK hanya menilai komitmen yang disepakati bersama oleh seluruh kepala daerah di Papua Barat, namun dari data menunjukan komitmen hanya ditunjukan oleh beberapa daerah saja sementara yang lainnya masih jalan di tempat.

“Memang ada yang komitmen dan ada yang tidak, meski angkanya masih dibawah 16 persen, masih setengah hati. Kami tidak main-main lagi, kalau mau pencegahan korupsi ayo, kalau tidak ya sudahlah,” lanjunya.

Diakui Mauli, Gubernur Papua Barat telah memiliki komitmen kuat yang harus didukung oleh sekretaris daerah di semua kabupaten dan Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat katakan, persentasi yang baru dicapai Papua Barat sebesar 17 persen menjadi motivasi untuk melakukan peningkatan terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi di daerah.

Diakui, Provinsi Papua Barat masih dalam proses perbaikan managemen dengan penggunaan e-Planing dan e-Budgeting, sehingga dibutukan waktu yang lebih lama agar semua komitmen tersebut benar-benar bisa berjalan dengan normal.

“Sesuai dengan harapan kita sebelum akhir tahun kita sudah harus benahi semua, perbaikan dilakukan secara bertahap awal kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk LHKPN,” kata Gubernur singkat.

Selain provinsi Papua Barat, capaian yang diperoleh beberapa kabupaten dan kota tidak lebih baik, Kabupaten Manokwari masih diangka 16%, Manokwari Selatan 2%, Pegunungan Arfak 1%, Teluk Wondama 10 %, dan Teluk bintuni masih dibawah 10 persen.(S/Red)

 

Pos terkait