WASIOR – Kabupaten Teluk Wondama kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemda tahun 2019. Ini berarti Pemkab Wondama berhasil mempertahankan predikat WTP yang untuk pertama kalinya diraih pada tahun lalu.
Bupati Bernadus Imburi menyatakan bersyukur atas capaian WTP kedua kalinya secara berturut-turut itu. Dia menyebut capaian positif itu adalah buah kerja keras dari semua jajaran Pemkab Wondama termasuk para bendahara.
“Kita kembali mendapat WTP untuk LKPD tahun 2019. Terima kasih kepada semua bendahara uang maupun bendahara barang. Saya senang karena tahun lalu kita pertama kali mendapat WTP. Dan biasanya yang sulit adalah mempertahankan tetapi kita bisa mencapai WTP kedua kalinya, “ ujar Imburi di kantor bupati di Isei, Kamis (2/7/2020).
Meskipun mendapatkan WTP dua kali berturut-turut, laporan keuangan Pemkab Wondama masih belum sepenuhnya sempurna. Masih ada sejumlah catatan permasalahan yang didapatkan BPK yang wajib ditindaklanjuti. Yang terbanyak adalah soal penataan aset daerah.
“Dalam arahan kepala BPK (Perwakilan Papua Barat) kemarin itu kita masih bermasalah di aset. Kalau untuk uang kita sudah termasuk bagus. Untuk aset bergerak maupun tidak bergerak. Banyak tanah yang kita sudah punya tapi administrasi belum tertib. Rumah (dinas) juga belum tertib.
Demikian juga aset lain misalnya mobil. Ada mobil yang sudah dipakai semenjak kabupaten ini ada dari 2005 berarti sudah belasan tahun tapi sampai hari ini belum ada penghapusan, “ jelas bupati.
Terlepas dari itu, lanjut Imburi, keberhasilan mempertahankan predikat WTP merupakan capaian membanggakan yang patut mendapatkan apresiasi. Sebab hal itu menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik.
“Jadi ini menunjukkan ada kerjasama yang baik, kesadaran yang baik dan tinggi dari semua staf ini baik pimpinan OPD sampai pada pejabat-pejabat di baawahnya baik Inspektur sampai pada bendahara uang, bendahara barang sehingga kita dapatkan hasil ini yaitu WTP yang kedua kali, “ ujar bupati.
Diapun mengajak seluruh jajaran Pemkab Wondama untuk tidak jumawa dengan ‘prestasi’ tersebut. Sebaliknya dia berharap semua ASN terus bekerja secara profesional dan menata birokrasi pemerintahan menjadi lebih baik. Termasuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada sebagaimana rekomendasi BPK.
“Kita tidak berpuas diri tetap bekerja, kiranya tahun depan kita sedikit demi sedikit memperbaiki aset ini (yang masih bermasalah) sehingga tahun depan bisa kita pertahankan predikat ini, “ pungkas Imburi. (Nday)
