Manokwari–Kendati negara dan bangsa masih menghadapi wabah Covid-19, tapi pemerintah dan Komisi II DPR RI serta penyelenggara tetap saja bersepakat untuk melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sanusi Rahaningmas menilai pelaksanaan pilkada tersebut menunjukkan ketidakperdulian pemerintah terhadap masyarakat, selain masyarakat masih diresahkan oleh pandemi covid-19, bulan Desember merupakan bulan peringatan Natal bagi umat Kristiani.
“Meskipun Perayaan Natal jatuh pada tanggal 25 Desember tapi sudah merupakan kebiasaan dari awal bulan itu ada ibadah-Ibadah dan perayaan natal keluarga sehingga sangat tidak toleransi kalau pilkada serentak dilaksanakan pada bulan Desember itu,” Kata Sanusi Rahaningmas, Selasa (2 Juni 2020).
Oleh sebab itu sebagai senator dari Papua Barat, Sanusi menolak pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, dirinya minta kalau bisa diundurkan ke awal tahun 2020.
Sanusi menambahkan terlepas dari Corona yang membuat kepanikan masyarakat untuk berkumpul, perlu juga belajar dari pengalaman Pileg dan Pilpres tahun 2019, dimana negara dalam keadaan aman saja, namun terdapat korban yang meninggal dari penyelenggara pemilu sekitar 600 sampai 700 orang, dan hal ini perlu menjadi perhatian serius.
“Apalagi dalam kondisi hampir tiap hari ada yang meninggal akibat Covid-19. Jadi pemerintah dan DPR Komisi II serta penyelenggara harus buka mata dan buka hati dalam hal ini,” ungkap Sanusi.
Sanusi khawatir, kalau pilkada dipaksakan tanggal 9 desember, memberi peluang terjadi kecurangan, karna sudah barang tentu sebagian masyarakat yang takut berkerumun memilih tidak akan datang di TPS, hal ini berarti ada peluang untuk pihak tertentu bermain kecurangan yang justru akan menimbukan banyak korban.
“Jadi para penyelenggara pilkada harus punya perasaan dan hati nurani untuk memikirkan hal ini. Bersyukur kalau nantinya waktu pelaksanaan aman-aman saja tapi kalau tidak berarti sangat mengganggu pelaksanaan ibadah dan Perayaan Natal saudara kita umat Kristiani terutama kami di Papua dan Papua Barat,” katanya.
Untuk itu Sanusi berharap pemerintah segera menetapkan keputusan yang memihak pada kepentingan dan kenyamanan warga sehingga pilkada bisa berjalan lancar, dan semua warga yang telah memiliki hak pilih bisa menggunakan haknya. (AD)
