HALTIM,Kabartimur.Com – Salah satu Calon kepala desa Momole Kecamatan Maba Selatan, Noho, meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Haltim, agar meninjau kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Momole yang telah di tetapkan Panitia Pilkades karena saya dengan kepentingan calon tertentu.
Kepada Wartawan, Noho mengungkapkan bahwa untuk DPT yang dikeluarkan panitia Pilkades terindikasi hanya menguntungkan salah satu calon kepala desa. Pasalnya DPT yang disusun oleh panitia Pilkades mayoritas diisi oleh keluarga salah satu calon kades sehingga dirinya merasa di rugikan untuk ikut dalam kontestasi Pilkades.
“Ini kan tidak adil, karena kebanyakan yang masuk dalam DPT itu keluarga salah satu calon, kita ingin agar Pilkades ini berjalan adil bagi semua calon bukan menguntungkan calon tertentu,” jelas Noho, Sabtu (05/08/2023).
Kata dia, untuk DPT sendiri sudah satu kali di lakukan perubahan karena Panitia Pilkades menyertakan Pemerintah Desa dalam DPT sehingga telah di tinjau oleh BPMD dan pemerintah Kecamatan untuk di rubah.
” Namun faktanya, tetap saja sama, karena ada pemerintah desa yang di desain untuk masuk dalam DPT dengan alasan masuk dalam tokoh di desa, ini kan sangat tidak adil kalau penegasannya pemerintah desa tidak bisa masuk, maka jabatan lain harusnya sudah tidak bisa digunakan anehnya yang masuk juga keluarga calon,” tegas dia.
Dikatakan, dengan adanya DPT yang saat ini dikeluarkan oleh Panitia Pilkades, dirinya memastikan pihaknya sudah terlebih dahulu kalah meski belum sampai pada pemilihan karena kebanyakan adalah pendukung salah satu calon.
“Istilahnya belum apa apa kita sudah kalah, karena belum kampanye saja salah satu calon sudah punya suara banyak di DPT itu, bahkan keluarga salah satu calon itu juga banyak yang masuk, padahal secara aturan yang masuk dalam DPT itu tidak bisa memiliki ikatan keluarga dengan calon, faktanya banyak, sehingga kita dirugikan secara politik,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah Daerah (BPMD) agar mengevaluasi panitia Pilkades yang diduga tidak netral serta mengganti DPT yang ada.
” Karena kalau di paksakan maka Pilkades ini lebih baik tidak perlu dilaksanakan. Kita rapat kemarin malam juga sudah deloc karena persoalan DPT itu,” pintanya.
Sementara itu, Kepala BPMD Khalid Abas, dikonfirmsi via Whatsap mengatakan pihaknya akan mengecek informasi tersebut dan memastikan peksanaan Pilkades sesuai dengan ketentuan.
“Saya akan perintahkan staf untuk cek dilapangan terkait DPT tersebut, supaya lebih jelas,” singkat Khalid.(Red/Ruslan)
