WASIOR – Unit layanan medis baik Puskesmas maupun rumah sakit di Kabupaten Teluk Wondama harus proaktif mencatat dan melaporkan data kasus HIV/AIDS.
Selain itu dukungan dari Pemda terutama Dinas Kesehatan sangat diperlukan agar penanganan HIV/AIDS termasuk dalam hal penyiapan data bisa berjalan secara optimal.
Harapan itu disampaikan Pengelola Program HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Marlov Taribaba pada pembukaan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program HIV/AIDS, Jumat (5/8) di aula RSUD Teluk Wondama di Manggurai Wasior.
Pelatihan untuk petugas dari Puskesmas dan RSUD Teluk Wondama itu dibuka oleh Wakil Bupati Teluk Wondama Andarias Kayukatuy.
Marlov mengatakan pelaporan data kasus secara berkala sangat diperlukan untuk merencanakan kebutuhan obat-obatan bagi para ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Termasuk penyiapan reagen untuk pemeriksaan atau skrining HIV.
“Makanya teman-teman di Puskesmas, Kepala Puskesmas harus bisa proaktif untuk melihat program HIV. Direktur RS harus bisa proaktif untuk melihat bagian ini. Sehingga laporan obat ARV, permintaan reagen itu bisa tercover, “ujar Marlov.
Dia mengatakan bantuan obat ARV (antiretroviral) juga reagen untuk pemeriksaan HIV/AIDS baik dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun dari Kementerian Kesehatan diberikan berdasarkan data kasus yang dilaporkan oleh masing-masing kabupaten/kota.
Karena itu apabila tidak ada laporan secara rutin yang masuk ke Provinsi maupun ke Kementerian Kesehatan maka daerah bersangkutan bisa saja tidak mendapatkan jatah ARV maupun reagen.
Hal itu sudah dialami Kabupaten Teluk Wondama lantaran tidak melaporkan data perkembangan kasus HIV/AIDS. Alhasil, menurut Marlov, pihaknya terpaksa mengambil jatah ARV juga reagen dari kabupaten lain untuk dikirim ke Wondama.
“Kalau hari ini unit layanan tidak bisa melapor, maka Pemda harus lihat bagian ini. Karena kita sudah ambil jatahnya Puskesmas di wilayah kabupaten/kota yang lain untuk kirim ke Kabupaten Wondama, “ucap Marlov.
“Jadi mohon teman-teman di unit layanan, kalianlah yang bisa menunjukkan data. Pengguna data adalah KPA, Dinas Sosial dan dinas lainnya. Tapi yang keluarkan data untuk program HIV dan penyakit-penyakit yang lain adalah dari Dinas Kesehatan, “tandasnya.
Kepala Sub Bagian Data dan TU RSUD Teluk Wondama Anna Merlin Tan mengklaim pihak RSUD selalu mendata jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani rumah sakit dan melaporkannya secara rutin setiap bulan.
“Kami punya petugas pelaporan penyakit, mereka selalu melapor setiap bulan data tentan penyakit yang ada, “ujar Anna yang hadir mewakili Direktur RSUD.
Menurut Anna, RSUD Teluk Wondama menyadari bahwa pelaporan data kasus menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kuota obat-obatan juga reagen untuk HIV/AIDS oleh Kementerian Kesehatan.
“Jadi memang itu tuntutan, laporan itu wajib. Supaya kalau ada pasien yang datang sudah ada obatnya yang tersedia,”ucap Anna.
Pengelola Program HIV/AIDS dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Teluk Wondama Melany A.Rumawak berharap dukungan nyata dari Pemkab bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya terhadap penanganan HIV/AIDS.
“Harapan kami, semua OPD yang masuk dalam keanggotaan KPA jangan tutup mata. Tapi ikut membantu (unit) layanan mau Puskesmas atau rumah sakit. Kita sama-sama (membantu) karena ini masyarakat kita, “ucap Melany.
Wakil Bupati Andarias Kayukatuy dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan data kasus HIV/AIDS secara berkala baik oleh Puskesmas maupun RSUD.
Andi, sapaan karib wakil bupati, berharap melalui kegiatan orientasi tersebut pencatatan dan pelaporan data kasus HIV/AIDS pada setiap unit layanan medis di Wondama menjadi lebih baik.
“Kalau data lengkap dan laporan baik maka obat dan juga dari Pemda bisa membackup dengan dana yang cukup, “kata orang nomor dua Pemkab Wondama itu. (Nday)
