WASIOR – Direktur RSUD Dr. Alberth Torey Kabupaten Teluk Wondama dr.Yoce Kurniawan angkat bicara perihal penempatan TNI aktif sebagai penjaga keamanan di rumah sakit milik pemerintah itu.
Yoce menegaskan penempatan anggota TNI sebagai penjaga keamanan hanya bersifat sementara.
Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pasien maupun petugas medis. Termasuk masyarakat umum yang datang berobat ke rumah sakit.
Pasalnya sudah berulang kali terjadi keributan dan kekacauan di rumah sakit akibat ulah orang mabuk yang membuat pasien maupun petugas medis merasa tidak nyaman.
“Jadi bukan untuk menakuti-nakuti masyarakat tapi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien, keluarga pasien dan juga petugas (medis), “terang Yoce melalui sambungan telepon, Jumat (21/10).
Dia menjelaskan, awalnya yang dipakai sebagai petugas keamanan adalah tenaga Satpam yang diambil dari tenaga honorer rumah sakit. Namun mereka justru sering berbuat ulah yang tidak terpuji bahkan ikut mabuk-mabukan.
Pihak RS kemudian mengganti dengan menempatkan petugas Satpol PP. Kondisinya ternyata tidak jauh berbeda. Selain kurang disiplin, anggota Satpol PP yang ditugaskan di RS kerap tidak masuk kerja tanpa keterangan. Alhasil, keamanan di RS menjadi tidak terjamin.
Pilihan akhirnya jatuh ke anggota TNI AD. Yoce menuturkan, usulan penempatan anggota TNI sebagai petugas keamanan awalnya dicetuskan oleh salah satu anggota DPRD saat melakukan kunjungan reses ke RSUD DR Alberth Torey.
Dalam kunjungan itu, ada keluarga pasien yang mengeluhkan perihal orang mabuk yang sering membuat keributan di RS. Kondisi itu membuat pasien dan petugas merasa terganggu dan tidak nyaman.
“Sehingga saya kemudian bersurat ke komandan BKO Kodim Persiapan karena di Koramil petugasnya terbatas. Dan anggota DPRD pun menyetujui. Jadi dimulai sejak Desember 2019 kita gunakan tenaga anggota TNI untuk pengamanan di RS, “terang Ketua IDI Teluk Wondama itu.
Yoce mengklaim semenjak penempatan anggota TNI, kondisi keamanan di RSUD DR.Alberth Torey menjadi jauh lebih kondusif. Bahkan nyaris tidak ada lagi orang mabuk yang masuk dan berbuat keributan di kawasan RS.
“Kami lakukan evaluasi tiap bulan. Dari hasil evaluasi kita merasa ada memang orang mabuk tapi setelah tegur dia kemudian tenang dan pergi. Dan sampai sekarang tidak ada lagi orang mabuk di RS. Termasuk dari petugas sendiri. Jadi menurut saya masyarakat merasa aman, nyaman, “ujarnya.
“Dan dari pasien atau keluarga pasien juga tidak ada yang keberatan, “lanjut Juru Bicara Satgas Covid-19 Teluk Wondama itu.
Meski demikian, pihaknya menyadari bahwa penggunaan personel militer sebagai petugas keamanan di RS merupakan hal yang tidak biasa.
Karena itu telah ada perencanaan untuk nantinya menyerahkan pengelolaan keamanan di RSUD Teluk Wondama kepada pihak ketiga. Antara lain dengan menggunakan jasa para pensiunan TNI/Polri.
“Jadi rencana memang ke depan kita juga akan gunakan seperti itu. Tapi untuk saat ini rasanya kami belum bisa melepas anggota TNI. Tapi ke depannya mungkin satu atau dua tahun ke depan kami akan merekrut pensiunan-pensiunan itu, “kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Teluk Wondama itu.
Terkait itu, Yoce mengatakan dirinya telah meminta pertimbangan dari Bupati dan Wakil Bupati juga Kapolres dan Dandim Persiapan Teluk Wondama. Termasuk juga berkoordinasi dengan pihak DPRD dari komisi terkait juga dengan Sekda dan Kepala Satpol PP.
“Saya juga sudah berbicara dengan Kepala Perwakilan Ombusdman Papua Barat Bapak Musa Sombuk. Beliau sampakan, iya dok, kami setuju. Tapi ke depannya kalau bisa dipihakketigakan ke mungkin anggota TNI yang sudah purna. Itu juga yang masuk dalam perencanaan kami, “jelas Yoce.
Penempatan anggota TNI sebagai penjaga keamanan di RSUD Alberth Torey sebelumnya mendapatkan kritikan dari Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengaku ada laporan warga yang merasa resah dan tidak nyaman dengan keberadaan aparat TNI di RSUD Teluk Wondama.
pihaknya juga berpandangan penempatan aparat militer sebagai tenaga pengamanan di rumah sakit sipil merupakan hal yang tidak tepat karena bisa menghadirkan ketakutan bagi masyarakat.
Sehingga pihaknya menilai ada potensi maladministrasi yang dilakukan manajemen RSUD DR Alberth Torey mengingat RS tersebut merupakan milik pemerintah yang sudah berstatus badan layanan umum daerah. (Nday)
