Papua Barat bersama 8 Kabupaten Raih Opini WTP

MANOKWARI-Provinsi Papua Barat bersama 8 Kabupaten raih piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD) TA 2017, dari Pemerintah Provinsi Papua Barat pada peringatan Hut Papua Barat ke-19 Tahun, Jumat, 12 Oktober 2018 di Kantor Gubernur Papua Barat.

Ke-8 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Delatan, Tambrauw, dan Teluk Bintuni.

Hal yang membanggakan, terdapat 3 kabupaten yang tercatat 5 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Kaimana.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Gubernur Papu Barat, Dominggus Mandacan didampingi Plt. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan PB, Kementrian Keuangan, Paulina Latupeirissa.

Melalui press releasenya, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi PB, memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 9 kabupaten yang meraih opini WTP tersebut.

Baca Juga :   Tahun 2020, Jaringan Sudah Masuk Diseluruh Wilayah Manokwari

Diharapkan, kualitas laporan keuangan tiap kabupaten terus ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolahan keuangan daerah.

Sementara pemda yang belum memperoleh Opini WTL ahar terus memperbaiki pengelolahaan keuangan daerahnya, sehingga periode pelaporan keuangan berikutnya diharapkan seluruh pemda lingkup PB dapat memperoleh opini WTP.

Kriteria dalam pemberian opini yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan oerundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Adapun 4 opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Lengecualian (WDP/Qualified opinion), tidak memberikan pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak wajar ( TW/ Adverse opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal di instansi telah memadai dan tidak terdapat salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan serta secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai SAP.

Laporan keuangan Tahun 2017 merupakan laporan keuangan Tahun ke -33 Provinsi yang memperoleh opini WTP. Dari 34 provinsi terdapat 298 kabupaten atau 72% dari 93 kota yang memperoleh opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017.

Pos terkait