MANOKWARI, kabartimur.com- Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari berkomitmen mendorong mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan koordinasi yang kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) , Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan beberpa opd lainnya.
Ekosistem Ekonomi keuangan digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan trend digitalisasi yang diadopsi relatif cepat oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tercermin dari nilai transaksi ecommerce Indonesia yang mencapai USD 77 miliar atau setara dengan Rp1.197,8 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh bupati Manokwari yang diwakili oleh Sekertaris Daerah drg. Henry Sembiring dalam acara Opening ceremony Festival Ekonomi keuangan digital indonesia (FEKDI) tahun 2023 di hotel Swisbell Manokwari senin, (8/5/2023).
Menurutnya, pemda masih mempunyai kesempatan yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi digital, dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google Indonesia mempunyai potensi mencatatkan USD 95 miliar dalam hal transaksi e-commerce.
Disamping itu, Kebijakan pemerintah Kabupaten Manokwari terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga telah selaras dengan kebijakan pemerintah dan Salah satu bentuk perluasan digitalisasi di daerah tidak hanya berlangsung pada aspek kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat, namun juga dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diharapkan berlangsung lebih efisien, transparan dan akuntabel melalui skema ETPD.
“Kabupaten Manokwari telah menjadi Pemerintah Daerah yang berada di level digital dan pencapaian tersebut perlu kita apresiasi karena hasil ini merupakan kerja keras opd terkait dan bentuk energi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia” ujaranya..
Adapun keberhasilan program elektronikasi Pendapatan Daerah seperti Smart Line sebagai sarana kanal pembayaran digital pajak dan Retribusi Kabupaten Manokwari dapat semakin diperluas, yang selanjutnya mendorong kenyamanan pelayanan publik sekaligus meningkatkan rasio pendapatan daerah.
Pihaknya berharap Kabupaten Manokwari tetap Koko menyandang titel Pemda digital yang tentunya didukung dengan langkah-langkah konkrit.
Selain itu, OPD terkait diharapkan dapat terus mendorong penggunaan kanal-kanal digital dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pembayaran pajak dan Retribusi titik pajak dan Retribusi melalui kanal digital menjadi sebuah kebutuhan di tengah akselerasi pertumbuhan ekonomi digital masyarakat Manokwari.
Kepada Bapenda dan opd terkait agar terus melakukan monitoring progress realisasi pembayaran pajak dan Retribusi yang dilakukan melalui Qris, transfer bank dan lain-lain. Aspek realisasi ini menjadi penting karena dijadikan komponen penilaian Championship TP2DD.
Pihaknya menghimbau bappenda sebagai PIC SIP2DD sesuai dengan tingkat waktu yang ditentukan sebagai langkah kita bersama dalam menjaga status Pemda digital.
“Pemanfaatan teknologi digital tersebut diharapkan juga dapat terus diperluas bagi seluruh pelaku ekonomi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM) yang selama ini telah berkontribusi besar dalam perekonomian Papua Barat” pungkasnya.(Red/*)
