Filep Wamafma; Dewan Adat harus menjadi Pemain Inti Era berakhirnya kebijakan Otsus 2021

  • Whatsapp

SORONG- “Masyarakat harus berani mengambil sikapnya bersama Dewan Adat Papua. Dikala berakhirya Otsus Papua dari sisi kebijakan, Dewan Adat harus menjadi Pemain utama, jangan menjadi pemain cadangan”.

Hal tersebut diungkapkan Filep Wamafma dalam kegiatan Seminar sehari Regional Papua Barat yang dimediator oleh Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay dengan Thema: ” Bedah Otsus Papua yang berpihak dan Berkeadilan bagi Masyarakat Adat Papua” berlangsung di Aula GKI Sorong (26/1)

Dikatakan Filep , adanya berbagai persoalan dan polemik di tengah masyarakat Papua pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua.
Filep menilai masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam undang undang. Menurutnya masih banyak peraturan daerah khusus maupun peraturan daerah provinsi belum maksimal digodok dan dirancang untuk mengakomodir semua hak-hak dasar masyarakat Papua di segala sektor dan bidang termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan yang layak.

“Diera berakhirnya anggaran Otsus ini, kita butuh kader-kader Papua yang mampu secara konsep dan pengetahuan untuk bisa mengkonsepkan sebuah regulasi yang tepat sesuai perintah Otsus” harap Filep.

Seminar sehari tersebut melahirkan pikiran-pikiran brilian yang akan ditindaklanjuti bersama.

Mewakili tokoh pemuda dan aktivis, Leonardo Idjie menegaskan bahwa, terlalu banyak persoalan daerah yang terkesan marjonalisasi rakyat, Orang Asli Papua yang harusnya menjadi tuan di negeri sendiri.

“Kami teman-teman selalu mendorong hal ini, bahkan saat Ottow Ihalauw maju sebagai calon Bupati, periode pertama tahun 2005, kami demo dan tidur di kantor Gubernur Papua selama dua hari namun hasilnya nol. Ini salah siapa” kata Leo.

Menurutnya, ekonomi kerakyatan salah satu unsur penting bagi keberhasilan otsus di Papua namun hingga saat ini hanya mall dan tokoh-tokoh serta hotel-hotel megah saja. Sementara rakyat masih dibawah garis kemiskinan.

” Kami telah menyusun draft perdasus tentang hak-hak Ekosob Masyarakat Papua dan akan dorong ke Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Filep mengapresiasi dan bersedia membantu dan mengawal draft tersebut.
“Jika kita punya mimpi dan tujuan yang sama, maka mari kita bergandengan tangan untuk jalan sama-sama” kunci Filep.

Pos terkait