Bapenda Jayapura Study Tiru ke Manokwari Penggunaan Fasilitas Online

  • Whatsapp

MANOKWARI- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Jayapura Propinsi Papua melakukan kunjungan study banding ke kabupaten Manokwari dalam rangka Sharing tentang penerimaan pajak yang dikelolah kabupaten Manokwari dengan penggunaan Fasilitas Online yang diterapkan Bapenda Manokwari.

Kepala Bapenda Kota Jayapura Robby K. Awi menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan tersebut  dalam rangka study tiru untuk mengoptimalisasi dan transparansi penerimaan pajak daerah dimana kabupaten Manokwari telah melakukan inovasi dengan menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah.

Sistem pajak online ini mencakup : sistem pelaporan (SPTPD online), sistem pembayaran, sistem monitoring (pengawasan) transaksi usaha secara online wajib pajak, dan administrasi perpajakan daerah. Penyelenggaraan monitoring terhadap data transaksi usaha wajib pajak ini diperuntukkan kepada wajib pajak hotel, restoran dan tempat hiburan. 

Robby menyebut bahwa kunjungan tersebut untuk melakukan Sharing dan melihat tentang penggunaan fasilitas online yang diterapkan Bapenda Manokwrai terutama di rumah makan dan restoran yaitu alat Mobile Payment Online System (M-POS) dan Transaction Monitoring Device (TMD).

“Ilmu yang kami dapatkan akan  kami terapkan juga di jayapura untuk  mengoptimalisasi peningkatan dan   transparansi penerimaan pajak daerah” kata Robby.

Selain itu juga akan turun bersama Bapenda Manokwari untuk  melihat teknis penerapan dilapangan bagaimana cara aplikasi alat tersebut dengan melakukan sharing  dan berbagi pengalaman. 

Robby mengungkapkan bahwa alasan untuk memilih kabupaten Manokwari untuk study tiru karena kabupaten Manokwari  memiliki alat yang sama digunakan di Jayapura dan telah bekerjasama dengan Bank Papua.

Dengan inovasi  alat tersebut bisa memberikan pendapatan yang cukup signifikan dan  bisa sharing ke manokwari untuk membagi pengalaman tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kelolah bersama dan bisa membantu APBD  dimana PAD kuat bisa membantu pemerintah membangun infrastruktur.

Dikatakan Robby bahwa  study tiru yang dilakukan selama kunjungan yakni melihat penerimaan alat yang dipasang di rumah makan, hotel dan tempat hiburan dan dipilihnya kabupaten Manokwari karena rekomendasi  oleh Bank Papua yang dinilai berhasil dengan penggunaan alat yang sama serta banyak masukan dan hal-hal positif  yang didapatkan dalam kunjungan yang belum diterapkan di Jayapura meskipun sudah menggunakan alat yang sama.

Robby menilai bahwa penggunaan alat M-Pos dan TMD di Manokwari berdampak pada penerimaan pajak restoran dan rumah makan cukup signifikan dan  bisa terkontrol.Olehnya itu dengan Penggunaan alat ini cukup signifikan dan bisa melakukan sharing bersama Bapenda Manokwari.

Robby menilai bahwa dengan penggunaan alat tersebut sejak 2019 pihaknya melakukan  diskusi dan penerimaan pajak cukup tinggi.

“Kita akan terus  membangun kerjasama baik dengan Bank Papua dan mitra  Bank lainnya dengan tujuan  bagaimana penerimaan daerah bisa naik dan satu sisi ada prestasi dan sisi lain bisa membangun kota”Harap Robby.

Bapenda Jayapura sangat tertarik dengan kerjasama yang telah dilakukan antara Bapenda Manokwari dan Kantor Pos dalam pelayanan pembayaran pajak  daerah  ditempat pada lokasi yang belum ada atau jauh dari layanan Bank Papua dan layanan pembayaran retribusi sampah dengan menggunakan kartu tapcash.  

Walaupun implementasi kartu tapcash yang dilaksanakan oleh Bapenda Manokwari dan BNI masih ditemui kendala berupa kartu gagal aktivasi dan permasalahan jaringan.

Robby menyebut bahwa Target PAD kota Jayapura tahun  2020 adalah 130 M  dan 2021 ditargetkan 210 M namun yang menonjol penerimaan pajak di tahun 2020 adalah restoran, hotel dan  tempat hiburan karena sudah memasang alat tersebut dan meringankan bapenda untuk mengontrol penerimaan pajak dan alat M-Pos yang terpasang sebanyak  130 dan masih terbatas sehingga dengan kunjungan study tiru akan lebih ditingkatkan.

“Ilmu  yang kami dapat, setelah kembali kami akan memotivasi dengan strategi mencari pendapatan daerah dan berharap saling berkomunikasi dan koordinasi dan mitra mencari penerimaan PAD” kata Robby.

Sementara itu kepala Bapenda Kabupaten Manokwari, Muhammad lrwanto menyebut bahwa  sistem yang dimiliki semua sama cuma bedanya  ada pada strategi yang dilakukan dilapangan agar wajib pajak bisa membayar pajak dan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

” Misalnya, PBB   semua sistem sama namun ada strategi kita tambahkan  seperti himbauan sebelum  jatuh tempo dan tagihan yang belum terbayar dan termasuk sosialisasi dan pajak” kata Irwanto.

Selain itu juga pihaknya bekerjasama dengan kantor pos dan BNI sehingga pelayanannya lebih baik dengan membuka chanel yang memudahkan wajib pajak membayar dengan akses yang lebih mudah karena Bank Papua tidak selamanya tersedia di beberapa distrik maupun wilayah pinggiran kota.

“Kami tidak menyarankan kami baik namun kita sharing pengalaman jika ada kendala kita kerjakan dan kita saling mengisi dan lebih penting Pengawasan lebih ketat dengan bekerjasama dengan kejaksaan,polri dan satpol PP  misalnya  ada peringatan dan yg belum terlaksana” terang Irwanto.

Irwanto menyebut bahwa saat ini di Manokwari alat M-Pos dan TMD sudah terpasang 50 di sejumlah tempat hiburan hotel dan restoran dan telah  menyurat ke Bank Papua untuk penambahan kembali sebanyak 100 alat namun karena Pandemi covid-19 kemungkinan hanya 30  yang akan dipasang  sehingga total keseluruhan yang terpasang tahun ini 80.

Irwanto menjelaskan, Mekanisme kerja sistem ini adalah berupa pemasangan Alat Monitoring Data Transaksi Usaha secara Online, dimana alat ini bertujuan untuk merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak yang terjadi, serta dapat dipantau dari dashboard (sistem monitoring) yang berada di Bapenda Manokwari  secara online real time.

Alat perekam tersebut dipasang dan  merekam transaksi bernama Transaction Monitoring Device (TMD) pada sejumlah tempat usaha.

TMD merupakan aplikasi baru yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Selama ini, lanjutnya, perekam transaksi yang dipakai wajib pajak adalah Mobile Payment Online System (M-POS). Aplikasi tersebut dipasang untuk sejumlah pelaku usaha, mulai dari restoran, perhotelan dan tempat hiburan.

Pihaknya berharap dengan penggunaan satu sistem tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memaksimalkan pendapatan daerah, terutama dari pajak.(R)

Pos terkait