Rencana DPRD kabupaten Takalar untuk mengkaji ulang kenaikan alokasi dana desa (ADD) mendapat reaksi keras dari pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Takalar. Pihak APDESI Takalar menilai kebijakan kenaikan anggran ADD sebesar 10% sudah tepat dan pro rakyat.
Ketua APDESI kabupaten Takalar, Wahyudin Mapparenta kepada media (9/11/2017) menilai langkah yang coba dilakukan oleh pihak DPRD Takalar bukanlah sebuah langkah bijak karena kenaikan anggaran ADD telah diatur oleh undang-undang.
“Pengkajian ulang yang akan ditempuh dewan saya kira bukanlah sebuah langkah bijak, UU telah mengatur hak masyarakat tentang kenaikan ADD, tentu ketika hal ini dikaji, kemudian dipangkas atau dibatalkan pasti kami akan melakukan perlawanan, ..” ungkapnya.
Kepala desa Aeng Batu-batu yang akrab disapa Wawan tersebut bahkan memandang para anggota dewan telah mendapat intervensi dari pihak yang coba memaksakan kehendak. Olehnya itu, pihak APDESI berharap agar DPRD Takalar tidak mempedulikan intervensi tersebut dan tetap fokus mengedepankan kepentingan rakyat.
“… kami meminta dewan yang terhormat, untuk jangan mau diintervensi oleh segelintir kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya, … yang saya kuatirkan kalau keinginan atau kehendak segelintir orang tersebut bukan memikirkan masyarakat Takalar tetapi lebih mementingkan kelompoknya,” tambah Wahyuddin Mapparenta.
