MAKASSAR – KATIM _DPRD Makassar bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, Dinas Sosial (Dinsos) Makassar telah melakukan rapat dengar pendapat terkait data kemiskinan warga Kota Makassar yang berhak mendapat BPJS Kesehatan. Ketua komisi D bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, poin penting yang dibahas pada rapat ini adalah bagaimana peningkatan pelayanan masyarakat khususnya bagi warga miskin.
“Di Makassar saat ini masih banyak warga miskin yang belum terdata. Padahal yang mendapat bantuan lurah dan camat itu juga masuk kategori warga miskin,” kata Mudzakkir Ali Djamil. Ia menambhakan di Makassar sendiri telah dibuat alokasi anggaran untuk 174 ribu warga miskin yang berhak mendapatkan BPJS Kesehatan. Semenatara lanjut legislator fraksi PKS ini baru ada sekitar 86 ribu warga miskin yang terdata di BPJS Kesehatan.
“Jadi baru ada sekitar 40 persen yang terdata. Pastinya pasti ada alokasi anggaran yang tersisa,” jelas Muda sapaan akrabnya. Pihaknya juga terus mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh dinas terkait untuk segera melakukan update data terkait belum tercapai target yang telah disiapkan alokasi anggaran tersebut.
Sebab menurut Muda, seluruh warga miskin di kota Makassar berhak mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan tersebut. “Kami juga menghimbau kepada seluruh masayarakat yang tercatat sebagai warga miskin untuk segera mendaftarkan dirinya ke Dinas Sosial Makassar,” ungkap Muda.
Sementara itu, Kepala Dinsos Makassar Yunus Said mengatakan untuk proses pendataan pihaknya telah membuka pelayanan loket kemiskinan. Hingga saat ini ada sebanyak 4300 warga yang mendaftarkan dirinya untuk dimasukkan sebagai penerima BPJS Kesehatan. “Selama 3 minggu membuka loket itu pendaftar sampai saat ini terus membludak,” kata Yunus usai rapat bersama komisi D di DPRD Makassar.
Ia menyebutkan, sejumlah kendala juga ditemui di lapangan selama proses pendataan berlangsung. Proses pendataan itu kata Yunus masih dilakukan dengan cara manual. Karena pendaftar yang membludak itulah pendaftaran dihentikan untuk sementara.
“Pendaftaran diberhentikan dulu sementara, karena membludak dan akan melakukan validasi,” jelas Yunus. Pemberhentian sementara itu akan dilakukan per tanggal Maret ini, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan validasi dan pendataan ulang apakah pendaftar memang layak untuk mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan tersebut.
“Kita akan data ulang apakah murni warga miskin dengan mengunjungi langsung lokasi rumah pendaftar,” terang Yunus. Rencananya lanjut Yunus pendaftaran akan dibuka lagi pada 10 April mendatang, setelah proses validasi di lapangan di lakukan.(nt)
