WASIOR – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan membuka penerimaan CPNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja) dalam tahun ini.
Sebanyak 782 lowongan yang tersedia terbagi dalam 2 bidang formasi yakni formasi khusus honorer dan formasi umum.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Teluk Wondama Ujang P. Waprak merincikan dari 782 lowongan yang dibuka, sebanyak 546 diantaranya disiapkan untuk formasi khusus honorer.
“Formasi honorer itu jumlahnya 546 terdiri dari P3K dan CPNS. P3K itu yang lebih dari 35 tahun sementara yang di bawah 35 tahun masuk dalam CPNS. Untuk formasi umum sebanyak 236 yang akan juga dilaksanakan (penerimaannya) tahun ini secara bersamaan,”jelas Waprak usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Teluk Wondama di gedung dewan di Isei, Jumat (28/1/2022).
Waprak mengatakan sejauh ini belum diputuskan kapan tanggal pasti dibukanya penerimaan maupun pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K.
Pasalnya masih banyak data tenaga honorer yang belum beres. Banyak OPD maupun distrik/kecamatan yang belum menyerahkan daftar tenaga honorer. Termasuk bagaimana skema penetapan kelulusan serta persyaratan lain yang akan diberlakukan.
“Kita masih tunggu data (honorer). Saya takut kita tidak terima data yang baku. Distrik paling banyak (belum serahkan data). Kita buru-buru terus tiba-tiba belum tuntas nanti masalah besar lagi. Jadi tunggu sampai semua data jelas baru bisa putuskan kapan dilaksanakan seleksinya,” ujar Waprak.
Sebelumnya pada saat RDP, Komisi A DPRD Teluk Wondama mengapresiasi Pemkab Teluk Wondama yang berhasil mendapatkan kuota CPNS dan P3K yang menembus 700-an formasi dari pemerintah pusat.
Para wakil rakyat itu berharap formasi yang cukup banyak itu sedikit banyak dapat menjawab harapan besar dari para pencari kerja di Wondama khususnya para honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi.
“Tadi kami sudah sampaikan agar ada semacam skema yang dibuat sehingga penerimaan CPNS dan P3K kali ini tidak menimbulkan permasalahan lagi. Kita minta agar itu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan DPRD, “ ucap Ketua Komisi A Robert Gayus Baibaba. (Nday)
