MANOKWARI- Tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat memberangkatkan 406 peserta wisata rohani.
Keseluruhan peserta terdiri dari 196 peserta wisata rohani dari umat Kristen Protestan, 75 peserta dari umat Muslim, 30 peserta Kristen Khatolik, umat Hindu dan Budha masing-masing 25 peserta, plus pendamping dari pemerintah daerah, kesehatan dan media sebanyak 55 orang.
Ketua Panitia Peserta Ziarah Keagamaan Pemprov PB Tahun 2018, Hermus Indou
dalam laporannya mengatakan, kegiatan pelepasan peserta wisata rohani tahun ini sengaja dilakukan secara bersamaan. Maksudnya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat.
Sebelumnya dilakukan seraca terpisah-pisah.
“Seluruh peserta dari kabupaten/kota hari ini berkumpul, guna mengikuti kegiatan ini secara bersama-sama,” ungkap Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Papua Barat ini.
“Adapun sumber pembiayaan melalui APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp 20 miliar,” kata Hermus.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan usai melepas peserta wisata rohani, sore tadi (18/6/18), di gedung PKK Arfai, mengatakan, sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memelihara dan menjaga kerukunan antar umat beragama, maka seluruh umat beragama diberikan kuota wisata rohani secara adil.
Pelepasan peserta wisata rohani pun dikaloborasi dalam satu pertemuan bersama.
“Pemerintah Papua Barat telah berupaya meningkatkan kuota untuk semua, yang diakomodir secara baik. Tanpa membedakan satu agama dengan agama lainnya di Provinsi Papua Barat,” ujar gubernur.
Acara pelepasan dan doa bersama dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di wilayah ini berjalan baik. Dan bukan hanya retorika belaka, tetapi dimaknai sebagai karakter dan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hal ini juga untuk terus meningkatkan indeks kerukunan umat beragama Provinsi Papua Barat secara Nasional, dimana tahun 2016 Papua Barat berada pada peringkat 6, dengan indeks kerukunan 72,84 persen.
“Ini cukup baik. Namun perlu lagi ditingkatkan,” ujarnya.
Gubernur menambahkan, dalam proses pembangunan bukan hanya hasil pembangunan yang harus dirasakan oleh rakyat, tetapi kesempatan untuk menikmati wisata rohani pun menjadi hak rakyat.
“Ini juga untuk menjalin silaturahmi antar umat beragama dengan pemerintah, untuk saling mengasihi satu sama lainnya, tanpa memandang agama, suku, ras dan golongan,” pungkas Gubernur.
