MANOKWARI, Kabartimur.com – Sidang perdana praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Desty Marenska Thenu dan Petra Timotius Pattipeilohy di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Senin (9/11/2026), ditunda setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat selaku turut termohon tidak hadir.
Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIT tersebut sempat molor hampir dua jam. Namun, hingga pukul 10.55 WIT, Hakim Tunggal Muslim Muhaymin Ash Shiddiqi mengumumkan penundaan persidangan karena ketidakhadiran pihak turut termohon.
Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan upaya paksa berupa penetapan tersangka terhadap kedua pemohon dalam perkara yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat.
Dalam permohonannya, kedua pemohon menggugat Kapolda Papua Barat cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat sebagai termohon serta Kejati Papua Barat cq. Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) sebagai turut termohon.
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Posma Roy Mangapul Silitonga, WA Ode Yuliana, dan Nejunith Syabes menilai terdapat sejumlah aspek dalam proses penanganan perkara yang perlu diuji melalui mekanisme praperadilan, termasuk dugaan persoalan administrasi dalam penetapan tersangka.
Penetapan tersangka terhadap para pemohon tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/Tsk/100/IX/Res.1.6/2026/Ditreskrimum tertanggal 25 September 2026.
Kuasa hukum Posma Roy Mangapul Silitonga menjelaskan, Kejati Papua Barat turut ditarik sebagai pihak dalam permohonan karena memiliki keterkaitan dengan proses perpanjangan masa penahanan kedua kliennya.
Menurutnya, setelah masa penahanan awal berakhir pada 15 Oktober 2026, penyidik mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada pihak kejaksaan. Perpanjangan tersebut kemudian berlaku sejak 16 Oktober hingga 24 November 2026.
Karena itu, keterlibatan Kejati Papua Barat dinilai perlu diperhitungkan dalam proses pengujian hukum melalui praperadilan.
Posma menegaskan, pengajuan praperadilan merupakan hak hukum setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat penyidikan, melainkan memberikan ruang bagi pengadilan untuk menguji apakah proses hukum telah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mengajukan praperadilan berdasarkan hak yang telah diatur dalam undang-undang. Ini bukan untuk menghambat proses hukum, tetapi memberikan ruang agar seluruh tahapan penanganan perkara dapat diuji secara objektif,” tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut secara independen dan adil.
“Jika memang ada kekeliruan, biarlah pengadilan yang memutuskan. Sebaliknya, jika prosesnya benar, tentu harus dihormati,” ujarnya.
Posma juga menegaskan bahwa kedua kliennya tetap konsisten dengan keterangan yang selama ini disampaikan. Ia membantah adanya pihak lain atau sosok berpengaruh yang berada di belakang keduanya dalam perkara tersebut.
Menurutnya, praperadilan menjadi langkah hukum yang ditempuh setelah sekitar lima bulan perkara berjalan, sementara pihaknya menilai masih terdapat sejumlah hal yang membutuhkan kejelasan dan pengujian secara hukum.
“Kami ingin proses hukum berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Biarlah melalui praperadilan ini semuanya diuji sehingga persoalannya menjadi terang benderang,” tambahnya.
Tim kuasa hukum berharap proses praperadilan dapat berlangsung secara profesional dan transparan, sehingga keabsahan penetapan tersangka terhadap Desty Marenska Thenu dan Petra Timotius Pattipeilohy memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan.
Dengan demikian, substansi perkara maupun proses hukum yang telah ditempuh penyidik dapat diuji berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. (Red/*)
