WASIOR – Seleksi guru jalur P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Teluk Wondama untuk tahap pertama ternyata hanya diikuti 83 orang. Padahal kuota guru P3K yang disediakan pemerintah pusat untuk Teluk Wondama mencapai 285 formasi.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD di gedung DPRD di Isei baru-baru ini menjelaskan, minimnya peserta seleksi guru P3K terjadi karena mayoritas guru honorer di Wondama tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
Setidaknya ada 3 persoalan utama yang membuat banyak guru honorer di Teluk Wondama gagal mengikuti seleksi guru P3K. Pertama, sejumlah guru honorer belum terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagian lain meski sudah terdaftar namun tidak melakukan pembaharuan (update data) setiap tahun sehingga nama yang bersangkutan menjadi tidak aktif dalam aplikasi dapodik.
“Total guru honorer kita di Teluk Wondama ada 233 orang, sebagian besar sudah ada di dapodik. Cuma beberapa guru yang sudah mengabdi tiga tahun atau lebih tidak mau urus untuk update dapodiknya, “ungkap Kepala Bidang Pendidikan Amsal Saleda dalam RDP itu.
Kedua, sejumlah besar guru honorer di Wondama tidak berijazah sarjana dengan disiplin ilmu pendidikan. Padahal persyaratan P3K adalah berijazah minimal S-1 dari disipli ilmu pendidikan.
“Di Wondama banyak guru honor kita yang hanya ijazah SMA dan ada yang SMP saja. Ada juga sarjana tapi bukan sarjana pendidikan tapi dari sarjana agama, sarjana hukum dan lainnya, “jelas Amsal.
Ketiga, ijazah yang tidak terakreditasi. Menurut Amsal, ada sejumlah guru yang saat penginputan data ijazahnya tidak terbaca dalam aplikasi karena perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah belum terakreditasi.
“Ada pendaftar yang ijazahnya tidak terakreditasi karena perguruan tingginya mungkin belum terdaftar (di Dirjen Dikti). Ini yang menjadi persoalan sehingga yang ikut seleksi kemarin itu hanya 30 persen saja (dari total kuota), “terang Amsal.
Kasubbag Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahgra, Fahrul merincikan, sampai dengan penutupan pendaftaraan terdata sebanyak 89 orang yang terdaftar.
Namun saat pelaksanaan seleksi yang dilakukan secara online, yang mengikuti tes hanya 83 orang karena 6 orang tidak hadir.
“Yang tes pada tahap pertama ini memang hanya untuk guru honorer yang bertugas di sekolah negeri. Kalau untuk sekolah swasta dan yayasan itu nanti pada tahap kedua di bulan Oktober,”jelas Fahrul.
“Yang tidak lulus tahap I bisa ikut lagi di tahap kedua dan tahap ketiga nanti, “imbuh Fahrul.
Terkait P3K, DPRD meminta Dinas Pendidikan agar melakukan sosialisasi secara lebih luas agar para guru honorer terutama yang telah berusia di atas 35 tahun bisa mengetahui dan memahami secara baik tentang persyaratan dan tata cara seleksi.
“Karena ini kan persyaratan banyak dan seleksinya juga langsung dari pusat sehingga perlu ada sosilasasi secara luas dan supaya tidak ada anggapan bahwa yang lolos itu karena ada KKN,”kata Wakil Ketua DPRD H. Arwin. (Nday)
