Pegaf—Pembangunan insfrastruktur jalan di kabupaten Pegunungan Arfak hingga saat ini ternyata belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Sementara sekitar 80 sampai 90 persen wilayah kabupaten Pegaf statusnya masih kawasan hutan. Misalnya, Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Plroduksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi (HP). Hanya sekitar 10 sampai 20 persen wilayah Pegaf masuk dalam status Areal PenggunaanLahan (APL).
Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 50 Tahun 2016, IPPKH merupakan izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan dalam kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pegaf, Ananias Dowansiba, yang ditemui di distrik Anggi, Senin (22/7/2019), membenarkan hal bahwa beberapa ruas jalan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Pegaf dan provinsi Papua Barat berada di kawasan hutan.
Ananias mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses untuk mendapatkan ijin tersebut di dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
“Menyangkut masalah IPPKH untuk sementara masih dalam proses. Kami masih harus mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen,” kata Ananias.
Dirinya menambahkan, pembangunan insfrastruktur jalan di Pegaf untuk membuka keterisolasian masyarakat di 10 distrik dan 166 kampung. Namun kelestarian hutan dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia saat ini maupun generasi yang akan datang.
Pembangunan jalan yang merupakan infrastruktur dasar kini sedang di genjot pembangunannya oleh pemerintah daerah. Terbukti dengan tembusnya akses darat antara 10 distrik di daerah ini.
“Untuk pembangunan jalan Manokwari-Pegaf, Mansel-Pegaf di ambil alih pembangunannya oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Jalan ini pun direncanakan rampung pada Tahun 2022 mendatang,” pungkas Ananias. (iki).
