Pelaksanaan UN Disdik Provinsi PB Kucurkan Dana Sebesar 11 Milyar

  • Whatsapp

KABARTIMUR.COM, MANOKWARI — Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMA/SMK yang akan berlangsung pada tanggal 17 maret 2020 pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan menyalurkan dana sebesar Rp 11 Milyar bersumber dari DIPA dinas pendidikan Propinsi PB.

Kepala dinas pendidikan Propinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba menyampaikan   bahwa jumlah siswa-siswi  yang akan mengikuti  ujian  nasional se-Papua Barat dan secara resmi telah terdaftar sebanyak 8 ribu lebih. dan kesiapan dari dinas pendidikan untuk menghadapai pelaksanaan ujian sudah 90 persen.

Barnabas menyebutkan bahwa berdasarkan pantauan  kesiapan sekolah yang akan melaksanakan Ujian  Nasional Berbasis Komputer (UNBK)  di Papua Barat kabupaten  yang siap melaksnakan  UNBK adalah kabupaten Kaimana sedangkan kabupaten/kota lainnya masih Fifty-Fifty.

Sehubungan dengan itu, Untuk kabupaten Kaimana  yang siap melaksanakan UNBK maka  pihaknya tidak perlu mengantarkan  soal ujian lagi sedangkan kabupaten/kota  lainnya  hingga saat ini belum ada laporan  dan kepastian UNBK jadi  harus menerima soal-soal ujian langsung dari dinas pendidikan PB

Adapun jadwal pengantaran soal ujian tersebut ke sekolah  kata Barnabas mulai diantarkan tanggal (10/3) dan kesiapan anggaran dana juga akan dikirim ke masing-masing rekening sekolah.

Dijelaskan Barnabas bahwa terkait dengan penyaluran dana sudah sebagian dilakukan  pencairan termasuk SMK  untuk dana ujian kompetensi 1 paket dan tidak ada terlambat  lagi dimana tahun lalu ada keterlambatan pencairan  karena tidak bersamaan dengan ujian nasional  sehingga anggaranya dikucurkan diperubahan. tetapi  tahun ini tidak ada.

Menurut Barnabas Untuk pelaksnaan ujian nasional jumlah anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 11 milyar lebih. Selain itu  juga pihaknya memberikan  bantuan kepada siswa yang melaksanakan ujian  yang dikelolah oleh masing-masing sekolah dengan jumlah yang bervariasi yakni sekolah terjauh mendapatkan   Rp. 130 ribu dan Rp. 140 ribu dan Rp.  90 ribu yang dalam kota. Dengan bantuan ini pihaknya berharap pihak sekolah lagi tidak memungut biaya dan jika hal itu terjadi berarti tindakan itu merupakan fungli. (*/Nday)

Pos terkait