MANOKWARI, Kabartimur.com- Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat Ronald Mambieu menyampaikan penolakan atas kunjungan delegasi side Even Women 20 (W20) yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 8-10 Juni dan pertemuan Youth (Y20) yang dijadwalkan berlangsung tanggal 17-19 Juni 2022 mendatang.
Pasalnya kata Ronald even W20 dan Y20 yang berskala internasional tersebut tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat di Papua Barat secara khusus di Manokwari terkait tujuan kunjungan para delegasi utusan beberapa negara serta outputnya kepada masyarakat nantinya.
Ronald menyebut bahwa tanah Papua khususnya di Papua Barat penuh dengan gejolak sosial politik dan kasus pelanggaran HAM, serta ketimpangan Sosial Ekonomi dan Dehumanisasi yang belum diselesaikan dan harusnya menjadi agenda prioritas pemerintah agar bisa melahirkan solusi.
“Mulai dari Tahun 1961 hingga hari ini berbagai persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat seperti Biak Berdarah tahun 1998, Wasior Berdarah tahun 2003, Wamena Berdarah, Abepura 2006 dan Kasus Arfai tahun 1965 dan beberapa kasus kekerasan dan penghilangan terhadap aktivis HAM dan demokrasi, pembunuhan, pembantaian serta pembungkaman ruang Demokrasi, intimidasi dan teror yang masih terus terjadi di Tanah Papua baik di Provinsi Papua, dan Papua Barat” ungkap Ronald.
Ronald menambahkan, sejak Tahun 2021 hingga awal tahun 2022 pihaknya banyak mendapat laporan pengungsian ribuan masyarakat papua di Kabupaten Maybrat maupun di Tingginambut Puncak Jaya akibat operasi militer dan konflik kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut hingga ada beberapa ibu yang terpaksa harus melahirkan di hutan tanpa bantuan medis dan anak-anak tidak mendapat layanan Pendidikan, kesehatan akibat pengungsian tersebut.
Pihaknya meminta keseriusan dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah masalah tersebut yang terus menjadi catatan buruk dan menyimpan ingatan penderitaan (Memory Passionis) di mata orang Papua.
“Kami menghargai kunjungan Side iven W20 dan Y20, karena merupakan kesempatan Emas bagi Indonesia terutama Rakyat Papua untuk bertemu secara langsung dengan delegasi Internasional dan akan membuka gerbang untuk membahas sejumlah masalah sosial ekonomi dan kesejahteraan” ujar Ronald.
Akan tetapi Ronald menekankan kepada Pemerintah untuk tidak menggunakan kunjungan delegasi Internasional untuk menutupi fakta kondisi Papua yang sebenarnya terjadi saat ini dengan berbagai kasus pelanggaran HAM , konflik dan kekerasan yang terus terjadi dan setiap tahun memakan korban jiwa di Tanah Papua.
“Pemerintah harus jujur bahwa Tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat sedang mengalami sejumlah masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik melalui mekanisme dialog dan atau mekanisme – mekanisme Demokrasi yang ada,” harap Ronald.
“Jika mereka datang untuk bicara masalah seperti kaum disabilitas, perempuan, ekonomi daerah dan lain-lain hal itu tidak penting, karena itu masalah dan tanggung jawab pemerintah, namun jika kehadiran mereka ingin menyelesaikan sejumlah masalah dan konflik kekerasan di Tanah Papua, itu yang tepat dan kita harap” imbuh Ronald.
Ronald berharap kepada semua aktivis HAM, dan aktivis Perempuan yang ada di Papua Barat untuk bisa menyampaikan data pelanggaran HAM, masalah ketimpangan sosial, pembungkaman ruang demokrasi kepada delagasi Internasional yang akan tiba di Manokwari pada Side Even W20-Y20.(Red)
