Manokwari, kabartimur.com – Memeriahkan Hari Pengayoman ke-81, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menghadirkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta Bazaar UMKM dalam Festival Kopi Manokwari yang digelar di Manokwari City Mall (MCM), Jumat (7/8/2026).
Kehadiran Kanwil Kemenkum Papua Barat menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui stan layanan yang tersedia selama festival, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan terkait layanan AHU, pendaftaran kekayaan intelektual, serta penyuluhan dan informasi hukum dari BPHN.
Layanan tersebut mendapat antusiasme dari para pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor kopi dan produk olahan lokal. Selain berkonsultasi mengenai legalitas usaha, pelaku UMKM juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perlindungan merek, hak cipta, serta bentuk kekayaan intelektual lainnya sebagai aset untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, turut mengunjungi stan layanan Kanwil Kemenkum Papua Barat. Ia menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kehadiran layanan pemerintah yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hermus berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkuat kapasitas pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kolaborasi Kanwil Kemenkum Papua Barat dan MCM dalam Festival Kopi Manokwari menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat.
Perpaduan layanan AHU, KI, dan BPHN dengan Bazaar UMKM yang turut diramaikan komunitas kopi menjadi ruang edukasi sekaligus promosi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha, perlindungan hukum, serta kekayaan intelektual.
Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang inovatif, memiliki daya saing, serta mampu berkembang secara berkelanjutan. (Red/*)
