Jaringan Tidak Mendukung dan Validasi NIK Tidak Terbaca Menjadi Kendala Bagi Penginputan Tenaga PPPK di Manokwari

MANOKWARI, Kabartimur.com- Akibat dari jaringan internet yang tidak memadai di wilayah kabupaten Manokwari, Papua Barat mengakibatkan sejumlah tenaga honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengalami kesulitan dalam melakukan penginputan data ke sistem informasi BKN.

Ketua Tim penginputan data tenaga honorer PPPK , Nakeus Muid berharap agar pemerintah bisa membantu dan memberikan toleransi kepada setiap tenaga honorer yang telah berusaha untuk melakukan penginputan .

Bacaan Lainnya

Selain itu, Sosialisasi dari BKD Manokwari terkesan mendadak dan kendala jaringan di Manokwari yang tidak bisa menjangkau sebagian wilayah diluar kota Manokwari dan juga NIK sebagian tenaga honorer tidak bisa terbaca di sistem atau belum tervalidasi.

Olehnya itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah kabupaten Manokwari bisa mencarikan solusi agar semua tenaga honorer yang telah mengabdikan diri untuk bisa diakomodir dan bisa melakukan penginputan database untuk selanjutnya melakukan pendaftaran dalam mengikuti seleksi ke tahap berikutnya sebagai pegawai nonasn.

Baca Juga :   Pelantikan Enam Calon Anggota MRPB Tunggu Hasil Pleno

“Penginputan dilakukan hanya 9 hari dan tidak ada sosialisasi dari pihak BKD dan terkesan mendadak sementara jaringan tidak ada untuk sebagian tenaga honorer yang ada di pelosok dan luar kota Manokwari sehingga kita minta kebijaksanaan agar pemerintah melihat hal itu untuk dipertimbangkan” harap Nakeus.

Sebagai informasi bahwa pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya mengumumkan kalau pendaftaran P3K 2022 paling lambat akhir bulan ini, atau Tanggal 31 Oktober 2022 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dalam sosialisasi kebijakan pelaksanaan seleksi P3K 2022, Kamis 27 Oktober 2022.

Suharmen menjelaskan, BKN dan Kemendikbudristek sedang melakukan simulasi sistem data data pokok pendidikan (Dapodik) di SSCASN BKN.

“Saat ini sedang dilakukan simulasi sistem Dapodik dengan SSCASN,” ucap Suharmen dalam sosialisasi yang diikuti 482 instansi pusat dan instansi daerah, Kamis 27 Oktober 2022.

Baca Juga :   BPBD Bersama Komisi III DPRD Haltim Melakukan Studi Banding Ke Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Hingga berita ini diturunkan Pihak BKD belum memberikan Konfirmasi terkait proses penginputan yang telah dinyatakan tertutup.
(RED/*)

Pos terkait