MANOKWARI, KABARTIMUR.COM— Bupati Manokwari Hermus Indou meminta pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Hermus saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun Persidangan 2026/2027 sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRK Manokwari, Selasa (29/9/2026).
Menurut Hermus, kesepakatan KUPA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRK Manokwari merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Ia menegaskan, kondisi fiskal tersebut harus dijawab dengan kebijakan anggaran yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memprioritaskan program yang menyentuh pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, serta program strategis daerah.
> “Kita tidak boleh membangun hanya karena tersedia anggaran. Kita harus membangun berdasarkan kebutuhan, prioritas, kemampuan fiskal dan hasil yang ingin kita capai,” kata Hermus.
Ia juga mengingatkan agar pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) maupun sumber pembiayaan lainnya dilakukan secara tepat sasaran. Penggunaan anggaran tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Kabupaten Manokwari.
Setelah KUPA dan PPAS Perubahan disepakati, Hermus menyebut pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan penting, yakni menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam APBD Perubahan 2026 dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target.
> “Jangan sampai anggaran tersedia tetapi kegiatan terlambat dilaksanakan. Jangan sampai program telah direncanakan tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hermus meminta seluruh OPD bergerak cepat dan bekerja lebih terukur. Setiap program, kata dia, harus memiliki keluaran dan hasil yang jelas sehingga penggunaan APBD benar-benar berujung pada peningkatan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. (Red/*)
