MANOKWARI, KABARTIMUR.COM— Bupati Manokwari Hermus Indou mengajak DPRK dan Pemerintah Kabupaten Manokwari memperkuat komunikasi serta sinergi dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Hermus dalam sambutannya pada rapat paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun Persidangan 2026/2027 sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRK Manokwari, Selasa (29/9/2026).
Hermus mengatakan, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRK tidak semestinya hanya terbangun ketika membahas anggaran. Sinergi perlu dijaga sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan.
Ia menyebut perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak menggeser fokus utama, yakni kepentingan masyarakat.
> “Saya mengajak DPRK dan pemerintah daerah untuk menjaga komunikasi dan sinergi. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama,” ujar Hermus.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan Kabupaten Manokwari di atas kepentingan sektoral maupun kepentingan lainnya.
Menurut Hermus, kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 juga harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah.
Ia berharap Manokwari tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
> “Setiap kebijakan yang kita ambil harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hermus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Manokwari, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak-pihak terkait yang telah terlibat dalam pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus dijaga untuk mengawal pembangunan Manokwari secara berkelanjutan. (Red/*)
