MANOKWARI- Dalam rangka Persiapan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang akan dilakukan pada bulan Juli 2021 mendatang, pemerintah provinsi Papua barat melalui dinas pendidikan sedang menyusun surat edaran mengenai sistem pembagian siff proses belajar anak di sekolah.
Kepala dinas pendidikan provinsi Papua barat, Barnabas Dowansiba menjelaskan bahwa surat edaran yang sedang disusun pada prinsipnya adalah mengutamakan pengaturan sistem siff kepada Anak sekolah yang akan belajar dan pengaturan jadwal pembelajaran akan dibagi dengan posisi tata ruangan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penumpukan di tempat duduknya.
“Surat edaran sedang disusun, dan Minggu ini dipastikan sudah diterima sekolah-sekolah, dan juga segera akan kita umumkan dimedia massa” kata Barnabas.
Dikatakan Barnabas, Ruangan kelas belajar akan di atur jaraknya sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak semua siswa masuk di kelas sekaligus tetapi akan diatur dengan sistem siff dalam satu hari berapa siswa yang masuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap Muka” kata Baranabas.
Sedangkan mengenai pengaturan kelas l, kelas ll, dan kelas llll masing-masing kelas akan dilakukan pembelajaran sekitar 1 Minggu atau dua kali seminggu berdasarkan banyaknya jumlah siswa yang ada.
” Tergantung banyaknya jumlah siswa, misalnya 15 orang dalam 1 ruangan, akan tetapi jika Ruangan tidak muat 1 kelas akan diatur 2 atau 3 hari atau 4 hari sehingga siswa yang lain bisa istirht dirumah dengan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya dan ketika masuk, langsung diserahkan sehingga proses penilaian terhadap siswa bisa berjalan terus” Ebit Barnabas.
Barnabas menekankan bagi, tempat yang berstatus zona hijau tetapi jumlah siswa kecil, sekolah bisa mengatur sedemikian rupa dan yang terpenting anak bisa mendapatkan pembelajaran langsung.Dimana pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada pendidikan anak karena sekolah terpaksa di lokdown guna meminimalisir penyebaran virus Corona.
” Pandemi Covid-19 ini membuat anak-anak kebanyakan menghayal-menghayal saja, kita tidak tahu apa yang dihayalkan itu sesuai dengan pelajaran atau tidak, dalam artian kadang anak hanya membaca tapi tidak belum tentu bacaan itu bisa dipahami atau tidak.Sehingga dengan adanya PTM ada kontrol pengawasan dari sekolah dan pihak guru akan menjelaskan kepada anak sekolah jika ada hal-hal yang kurang dipahami” terang Barnabas.
Pihaknya berharap dengan sistem pembelajaran tatap muka secara terbatas , anak sekolah diwajibkan masuk sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru.Pembelajaran Tatap muka kata Barnabas efektifnya akan dilakukan dibukan Agustus Karena pada bulan Juli 2021 sekolah (guru) akan menyiapkan jadwal dan sebagainya untuk mengefektifkan penerapan protokol kesehatan dikedepankan di masing-masing sekolah yang ada di Papua Barat.
Sementara mengenai Tenaga pendidik yang belum divaksin pemerintah menghimbau kepada yang belum vaksin untuk segera menjalani vaksinasi untuk dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus Corona.
“Jangan sampai siswa terkonfirmasi virus kemudian menular ke gurunya karena imun turun makaa akan bersikap besar bagi perkembangan klaster baru dan sekolah akan dilockdown dan dampaknya semua siswa akan diperiksa” kata Baranabas.
Pihaknya berharap sistem pemeriksaan disekolah terutama alat pengukur suhu yang berdiri otomatis setiap ruangan itu sangat penting dan Ketika anak-anak datang cuci tangan dan langsung pemeriksaan dengan alat pengukur suhu akan langsung mendeteksi suhu tubuh dan jika kondisinya panas secara otomatis anak tersebut segera diamankan dan tidak boleh masuk ke kelas.
Barnabas menekankan kepada pihak sekolah agar segera melakukan pendataan bagi tenaga pendidik yang belum divaksinasi untuk segera divaksin guna membentuk kekuatan antibody bagi tubuh dan guru harus memiliki imun yang kuat baru mengajar anak-anak.
Kemudian sekolah wajib melakukan sosialisasi dengan orang tua dalam hal ini komite untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat (satgas Covid-19) untuk bersama-sama terutama sekolah yang ada dikota -kota besar seperti Manokwari, Sorong dan kota Sorong.
“Jangan berdiam diri tetapi harus mampu berpikir merencanakan segala sesuatu yang terbaik, karena pemerintah akan memberikan ijin terus jika proses KBM berjalan dengan baik dan hasilnya bagus serta tidak ada yang terkonfirmasi klaster baru dan ini akan berdampak terhadap pendidikan anak terlebih khusus pemulihan ekonomi keluarga dimana orang tua harus mengeluarkan biaya pulsa ketika tidak ada KBM” harap Barnabas (R/red)
