WASIOR – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Wondama mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Termasuk pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.
Secara khusus DAP Wondama mendukung pembentukan Provinsi Bomberay yang meliputi Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana. Juga Kabupaten Kuri Wamesa yang merupakan pecahan dari Kabupaten Teluk Wondama.
“Tujuannya adalah dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua terutama 4 kabupaten itu dan termasuk rencana pemekaran kabupaten Kuri Wamesa, tujuannya ya untuk percepatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP),” tandas Ketua DAP Wilayah Wondama Adrian Worengga, Senin (20/6/2022) di sekretariat DPA Wondama di Wondiboi.
Seperti diberitakan media, usulan pembentukan Provinsi Bomberay disampaikan oleh 4 kepala daerah termasuk Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor pada saat Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se Papua Barat di Manokwari baru-baru ini.
Menurut Worengga, pembentukan Provinsi Bomberay sebelumnya telah disuarakan oleh para pemuka adat dari ke-4 kabupaten pada Konferensi DAP II di Kaimana tahun 2021 lalu. Salah satu pertimbangannya adalah karena kesamaan wilayah adat juga faktor garis keturunan.
“Berdasarkan sejarah, orang Wondama, Bintuni dan Fakfak dan Kaimana itu bersaudara dari moyang. Dan juga karena dilihat dari budaya dan sejarah kami ini memang satu wilayah adat yaitu Bomberay, “jelas Worengga.
Sementara untuk calon kabupaten Kuri Wamesa, DAP Wondama sedari awal sudah menyatakan mendukung.
Usulan pembentukan Kabupaten Kuri Wamesa sendiri telah bergulir sejak lama semenjak masa kepemimpinan bupati pertama Teluk Wondama mendiang Alberth H.Torey.
Terlepas dari pro kontra yang ada, DAP Wondama berkeyakinan pembentukan DOB akan memperpendek jangkauan pelayanan pemerintahan sehingga pada gilirannya akan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.
“Jadi kami dari dewan adat pada prinsipnya mendukung. Tinggal pengaturan dari pemerintah. Bagaimana agar pembangunan itu benar-benar juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. SDM itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, “ucap Worengga.
“Kalau pembangunan fisik dan infrastruktur, kami rasa itu nomor dua. Tapi pembangunan manusia itu yang diprioritaskan sehingga SDM di Papua ini benar-benar terangkat,” sambung pensiunan TNI AD itu.
Dukungan pembentukan DOB di Papua dan Papua Barat sebelumnya telah disuarakan DPD KNPI Teluk Wondama. Kendati begitu nada-nada penolakan juga masih banyak diutarakan dari berbagai kalangan. (Nday)
