HALTIM, Kabartimur.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan persoalan serius dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Sebanyak 291 pedagang di sejumlah pasar tercatat belum memiliki perjanjian sewa atau kontrak kerja sama resmi dalam pemanfaatan fasilitas pasar milik pemerintah daerah.
Temuan tersebut mengindikasikan masih lemahnya penataan administrasi pemanfaatan aset daerah, khususnya dalam pengelolaan kios dan los pasar yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) C serta hasil konfirmasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Disperindagkop dan UKM Haltim tercatat memiliki 38 bangunan pasar. Namun, hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkap persoalan administrasi pada enam pasar aktif.
BPK menilai, pemanfaatan aset daerah semestinya dilakukan secara tertib melalui perjanjian atau kontrak yang sah. Selain memberikan kepastian hukum bagi pedagang, pengelolaan tersebut juga diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Dalam pemeriksaan itu, Kepala Disperindagkop dan UKM selaku Pengguna Barang dinilai belum memastikan seluruh pemanfaatan fasilitas pasar didukung perjanjian resmi. Lemahnya koordinasi berkala antara Bendahara Barang dan Bendahara Penerimaan juga menyebabkan belum tersedianya basis data pedagang yang valid dan mutakhir.
Rincian Temuan di Enam Pasar
Berdasarkan hasil pemeriksaan, persoalan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
Kecamatan Kota Maba:
-Pasar Faifiye: Sebanyak 139 pedagang tercatat belum memiliki perjanjian sewa, sementara satu pedagang telah memiliki dokumen resmi.
-Pasar Jiko Mobon: Tujuh pedagang belum memiliki perjanjian sewa, sedangkan dua pedagang lainnya telah mengantongi dokumen sah.
Kecamatan Maba Selatan:
-Pasar Rakyat Kasuba Bicoli: Dari 11 pedagang aktif, enam di antaranya belum memiliki perjanjian sewa, sementara lima lainnya telah memiliki kontrak.
Kecamatan Maba:
-Pasar Fadeldelah: Sebanyak 113 pedagang tercatat seluruhnya belum memiliki dokumen perjanjian sewa.
Wilayah Wasile:
-Pasar Jati Luhur, Kecamatan Wasile Timur:Lima pedagang belum memiliki perjanjian sewa.
-Pasar Opeyang, Kecamatan Wasile: Sebanyak 13 pedagang tercatat belum memiliki Perjanjian Kerja Sama resmi.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan daerah serta menimbulkan risiko tidak tertibnya administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Kepala Dinas Bantah Temuan
Menanggapi temuan BPK tersebut, Kepala Disperindagkop dan UKM Haltim, Rickoh Debeturu, membantah bahwa fasilitas pasar di wilayahnya tidak memiliki dokumen kerja sama.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026), Rickoh menyatakan sejumlah pasar yang menjadi perhatian, termasuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon, dan pasar di wilayah Wasile, telah memiliki perjanjian sewa atau kontrak kerja sama resmi.
“Untuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon di Kecamatan Maba, dan pasar di Wasile sudah ada kerja sama atau perjanjian sewa resmi semuanya,” ujarnya.
Ia juga mengklaim bahwa pengelolaan kerja sama pasar di seluruh wilayah Haltim telah berjalan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Bukan hanya pasar di Kota Maba, tapi semua sudah memiliki izin perjanjian kerja sama terkait dengan pasar di wilayah Halmahera Timur, dan juga peningkatan PAD mencapai 70-80 persen. Jadi untuk tahun 2026 ini melampaui target,” pungkasnya.
Perbedaan antara hasil pemeriksaan BPK dan klarifikasi kepala dinas tersebut menjadi perhatian, terutama terkait kesesuaian dokumen perjanjian sewa dengan data administrasi yang diperiksa auditor. (Red/Aples)
