BBM Sering Langka di Wondama, DPRD Sinyalir ada Permainan, Minta Dinas Perketat Pengawasan

  • Whatsapp

WASIOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama angkat bicara perihal kelangkaan BBM di Wondama yang kembali terjadi dalam satu pekan terakhir ini.

Para wakil rakyat itu mensinyalir ada permainan di tingkat agen maupun pengecer yang juga melibatkan oknum pejabat daerah maupun aparat tertentu.

Modusnya antara lain dengan sengaja menahan penjualan BBM subsidi ke masyarakat meski stok di gudang sebenarnya masih ada. Itu dilakukan karena sebagian BBM itu sudah merupakan pesanan atau jatah dari oknum pejabat maupun pengusaha tertentu.

Modus lainnya adalah sengaja menyimpan sebagian BBM untuk kemudian diberikan kepada kerabat atau rekanan dan selanjutnya dijual di tempat lain dengan harga lebih tinggi.

Kecurigaan ini disampaikan anggota DPRD dari Komisi B saat melakukan rapat dengan Dinas Perindagkop dan UMKM di kantor DPRD di Isei, Rabu siang.

“Kami pantau di lapangan itu saat BBM masuk di pengecer tidak lama langsung habis. Paling lama batas 2 hari sudah habis jadi kami menduga ini ada permainan.

Ada skenario yang dimainkan. Macam hari ini dia (oknum pengecer) jual di sini, besok dia jual lagi di sana dengan harga sudah lebih tinggi. Jadi ini harap jadi perhatian dari dinas terkait “ujar Markus Wandau, anggota komisi B dari Partai PDIP.

Anggota DPRD berpandangan kelangkaan BBM yang terus berulang di Wondama bukan semata disebabkan karena kuota BBM subsidi yang diklaim sudah tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan.

Banyaknya praktik kotor seperti penimbunan, jatah-jatahan serta permainan harga juga ikut memberikan andil.

“Kami menemukan banyak oknum pengecer maupun agen yang main harga. Jadi pengawasan harus diperkuat. Karena ada oknum yang manfaatkan kelangkaan BBM ini untuk dapat keuntungan.

Mereka sengaja simpan BBM kemudian diberikan kepada keluarga untuk dijual dengan harga 10 ribu (perliter). Padahal dia tidak punya izin. Ini yang harus diawasi, “kata Luther Tandian, anggota Komisi B dari PPP.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Ekbertson Karubuy tidak menampik kecurigaan anggota DPRD. Ekber mengakui realitas seperti itu memang terjadi di lapangan.

Seperti adanya jatah yang disiapkan agen maupun pengecer untuk instansi maupun pejabat tertentu sehingga tidak semua BBM subsidi yang masuk dilepas untuk masyarakat.

Namun demikian menurut Ekber, hal itu sesungguhnya terjadi karena keterpaksaan. Dia mengatakan praktik jatah-jatahan itu muncul lantaran instansi maupun pejabat daerah juga membutuhkan BBM untuk memastikan kelancaran aktivitas kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

“Kita akui itu ada, ada jatah untuk dinas-dinas, pejabat di pengecer. Ini jujur saya akui. Karena apa, karena kita semua termasuk bapak ibu anggota DPR yang terhormat kita semua memakai BBM subsidi yang seharusnya itu untuk rakyat.

Makanya kita harus dorong supaya ada SPBU reguler (nonsubsidi) supaya semua kendaraan dinas, pegawai, pengusaha pakai di situ, yang subsidi untuk masyarakat,”sebut Ekber.

Mantan Sekretaris Bappeda itu mengatakan, kelangkaan yang sempat terjadi pada beberapa waktu lalu diakibatkan keterlambatan pengiriman BBM bersubsidi dari Manokwari ke Wasior.

Hal itu yang kemudian menyebabkan stok BBM di Wasior menjadi menipis sehingga memicu adanya permainan harga terutama oleh pengecer-pengecer dadakan.

“Kita tiap bulan itu ada tiga trip. Tapi kemarin memang ada keterlambatan sehingga pada saat trip ketiga belum masuk di sini sudah menipis itu yang buat kita harus kendalikan supaya tidak terjadi kelangkaan.

Juga kemarin itu BBM pertalite dan pertamax itu hanya sedikit yang masuk makanya tidak bisa backup ketika premium kosong, “jelas Ekber. (Nday)

Pos terkait