WASIOR, Kabartimur.com– Bupati Hendrik Mambor mengatakan pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru Teluk Wondama, Papua Barat di Mawoi, Distrik Wasior yang diberi nama Bandara Izack Samuel Kijne (I.S Kijne) sudah masuk dalam rencana strategis (renstra) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025.
“Bandara I.S Kijne masuk dalam renstra Kementerian Perhubungan. Itu berarti akan dianggarkan tahun depan untuk pembangunan sisi darat, “ungkap Mambor pada acara Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-79 di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, baru-baru ini.
Menindaklanjuti hal itu, bupati mengatakan Pemda bersama dengan pihak Bandara Wasior telah menggelar rapat untuk penyusunan rencana desain teknis untuk pembangunan sisi darat Bandara I.S Kijne.
Mambor berharap Bandara baru itu sudah berfungsi saat pelaksanaan Sidang Sinode ke-19 Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua yang berlangsung di Wondama pada 2027.
Dia mengajak semua pihak mendukung upaya Pemda untuk bisa merealisasikan pembangunan Bandara I.S Kijne di Mawoi yang telah tertunda cukup lama sejak 2016 silam.
“Kenapa kita kejar Bandara? Karena nanti di 2027 tidak mungkin para gubernur kita suruh naik kapal cepat. Mari kita saling menopang supaya 2027 itu Bandara jadi. Paling kurang (pesawat) ATR yang 72 penumpang bisa mendarat di Wondama, “ucap orang nomor satu Wondama ini.
Sebagai informasi, pembangunan Bandara baru Teluk Wondama yang berlokasi di Mawoi Distrik Wasior merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Wondama pada 2015.
Jokowi memerintahkan Kementerian Perhubungan merencanakan pembangunan Bandara baru di Teluk Wondama untuk menggantikan Bandara Wasior yang masih berstatus sebagai Bandara Perintis. Jokowi minta Pemkab Wondama menyiapkan lahannya sementara anggaran pembangunan dari APBN.
Pada 2016 Pemkab Teluk Wondama menetapkan lahan di Mawoi Distrik Wasior dengan luas 700 x 2000meter sebagai lokasi Bandara baru yang kemudian diberi nama Bandara I.S Kijne.
Namun dalam prosesnya pembangunan fisik Bandara baru tak kunjung berjalan karena terjadi sengketa kepemilikan tanah lokasi Bandara di Mawoi sejak 2017. Saling klaim kepemilikan kemudian berujung pada gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manokwari.
Proses hukum lantas bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai tahapan PK alias peninjauan kembali namun belum menemui titik terang sampai sekarang ini. (Nday)
