WASIOR – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2022 mencapai 30,06 persen dari total jumlah penduduk Wondama sebesar 45.030 jiwa.
Angka itu turun sedikit dibanding tahun 2021 yakni 31,62 persen.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengakui penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 2021-2022 relatif kecil sehingga belum membawa dampak besar bagi kehidupan kelompok masyarakat miskin itu sendiri.
“Namun penurunan tersebut belum signifikan berdampak pada kehidupan masyarakat mengingat masih ada penduduk di tahun 2022 yang dikategorikan penduduk miskin ekstrem, “kata Mambor.
Bupati menyampaikan hal itu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang digelar di Kampung Yembekiri, Distrik Rumberpon, baru-baru ini.
Sementara di bidang ekonomi, lanjut bupati, pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Wondama secara agregat tercatat sebesar 3,20 persen, meningkat 2,11 persen dibanding tahun 2021 sebesar 1,09 persen.
“Jadi memang ada perubahan tapi tidak terlalu besar. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana (meningkatkan). Ibarat kita naik tangga tidak mungkin kita lompat sekali langsung di tangga yang kesepuluh, “ucap Mambor.
Bupati mengakui kemiskinan serta ekonomi yang masih lesu menjadi permasalahan pokok yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Oleh sebab itu dia minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar membuat strategi yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan daerah terutama mendorong peningkatan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
“Sering saya sampaikan bahwa masa pemerintahan ini pendek tapi kita berada pada situasi sulit. (Ada) Covid, miskin, miskin ekstrem, IPM belum mencapai standar nasional.
Mari kita renungkan, bagaimana kita bisa menyiapkan progam dan kegiatan untuk bisa mengentaskan atau mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini,” ujar Mambor.
Kepala daerah juga menekankan perlu adanya perubahan paradigma berpikir maupun bertindak bagi jajaran pemerintahan daerah.
Yakni dengan tidak berfokus pada penyerapan anggaran semata, melainkan berfokus pada kerja yang menghasilkan dampak positif, manfaat serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
“Hal ini perlu menjadi perhatian kepala OPD jangan sampai dari sisi anggaran terserap 100 persen tetapi sesungguhnya tidak memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat Wondama, “ pesan orang nomor satu Wondama. (Nday)
