A2 Janjikan Alokasi Dana Desa Naik Jadi 30 Persen, Setiap Kampung di Wondama Bisa Kelola Sampai 3 Miliar

  • Whatsapp

WASIOR – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama nomor urut 1 Elysa Auri-Ferry Auparay (A2) menjanjikan peningkatan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD.

Jika terpilih dalam Pilkada 2020, Pasangan A2 akan meningkatkan porsi ADD dari sebesar 10 persen yang berlaku dalam pemerintahan sekarang ini menjadi 30 persen.
Hal itu dilakukan untuk mendukung visi membangun dari kampung ke kota yang diusung duet Auri-Auparay.

Untuk diketahui, sesuai ketentuan besaran ADD yang dikucurkan ke desa atau kampung adalah minimal 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) setelah ditambahkan dengan dana bagi hasil (DBH) dan dikurangi dengan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima setiap kabupaten/kota.

“Tahun ini dari APBD ada 10 persen yang dikasih ke kampung. Kalau saya dengan Fery Auparay terpilih kita tambah lagi menjadi 30 persen ke kampung. Kenapa kita harus kasih, karena kami dua punya visi itu membangun dari kampung ke kota. Maka itu semua pembangunannya kita harus perbesar dari kampung, “ujar Auri dalam kampanye terbatas di kampung Kaibi Distrik Wondiboi, belum lama ini.

Dengan peningkatan ADD mencapai 30 persen, maka Auri memperkirakan anggaran yang dikelola setiap kampung di Wondama bisa mencapai hingga 3 sampai 4 miliar pertahun. Jumlah itu sudah termasuk dana desa (DD) yang bersumber dari APBN.

“Sekarang saja sudah 1,2 miliar (pertahun). Kalau ditambah 30 persen berarti bisa 3 sampai 4 miliar. Kalau itu berarti jumlah uang yang beredar itu seperti itu di kampung. Tinggal sekarang kepala kampung dan aparat kampung itu harus teruskan ini kepada masyarakat, “ucap mantan Asisten Sekda Provinsi Papua ini.

Dia menjelaskan, kucuran anggaran ke kampung yang cukup besar itu bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di kampung yang pada gilirannya diharapkan bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

Karena itu, sebut Auri, pemanfaatan anggaran yang turun ke kampung itu harus diatur sedemikian rupa sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam hal pekerjaan fisik misalnya, menurut dia, skemanya bisa berupa swakelola atau juga padat karya di mana masyarakat mendapatkan upah dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Termasuk juga untuk pemberdayaan ekonomi.

Itu sebabnya dia mengatakan, ke depan para kepala kampung dan aparat terkait akan diberi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengelola anggaran dengan baik.

“Kalau ini kita lakukan di kampung, bapa dan mama dorang bisa tahu satu hari itu uang berapa yang saya pegang dari hasil pekerjaan saya di kampung. Jadi itu tujuan pemerintah supaya memperpendek pelayanan kepada masyarakat, pungkas mantan Kabag Protokoler Setda Provinsi Papua yang pernah menjabat Plt Bupati Asmat. (Nday)

Pos terkait