Tidak Ada Anggaran, Wondama Tidak Buka Penerimaan P3K 2019

  • Whatsapp

WASIOR – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat dipastikan tidak melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam tahun ini. Tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji menjadi alasan utama Pemkab meniadakan rekruitmen P3K.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ujang Waprak ditemui di kantor bupati di Isei, Rabu menjelaskan, pembayaran gaji P3K yang dibebankan kepada APBD bukan dari APBN menyulitkan banyak kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Wondama.

Terlebih lagi, APBD tahun anggaran 2019 telah ditetapkan DPRD pada November 2018 sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan penambahan anggaran untuk belanja gaji P3K.

“Nah ini anggaran sudah dihitung, belanja pegawai, gaji pegawai, kita mau masukan di mana bagian ini. Sehingga banyak kabupaten/kota menolak termasuk kita di Wondama. Maunya kita kalaupun itu dilaksanakan itu dibebankan ke APBN bukan ke daerah, “ kata Waprak.

Dia sendiri belum bisa memastikan kapan Pemkab Wondama membuka penerimaan P3K. Pasalnya hal itu sangat bergantung pada kesiapan anggaran daerah. Kalaupun ke depan ada penerimaan, menurut Waprak jumlahnya tidak banyak karena kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas.

“Kemungkinan tahun depan kalau anggarannya ada. Karena APBD kita kan tidak besar. Pegawai kita sudah 2302 orang tambah K-2 sudah 2500 lebih. Jadi kita sudah tidak bisa terima pegawai terlalu banyak lagi, “ lanjut dia.

Adapun rekruitmen P3K secara nasional dilaksanakan mulai awal Februari 2019. Meskipun berstatus pegawai kontrak, P3K memiliki hak yang sama dengan PNS seperti memiliki nomor induk pegawai (NIP), perhitungan gaji dan tunjangan, hingga cuti dan kesempatan untuk tugas belajar. Yang berbeda P3K tidak mendapat hak pensiun.

Namun demikian penerimaan P3K hanya terbatas untuk tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan pertanian dengan batas usia di atas 35 tahun.

“Jadi tidak semua bisa direkrut, tiga disiplin ilmu itu saja disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Tidak bisa basic umum karena ini untuk akomodir mereka yang tidak bisa ikut tes CPNS karena usianya sudah diatas 35 tahun, “ pungkas Waprak. (Nday)

Pos terkait