WASIOR – Monitoring dan evaluasi partai politik yang dilakukan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Teluk Wondama menemukan sebagian besar parpol pemilik kursi di DPRD Wondama belum memiliki kantor sekretariat yang jelas.
Beberapa parpol juga ditemukan memiliki kepengurusan yang masih bermasalah seperti adanya dualisme, nama ganda hingga masih adanya oknum pengurus yang sudah berstatus PNS.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Teluk Wondama Frits Waprak menyebutkan, dari hasil monitoring lapangan diketahui mayoritas parpol yang mendapatkan bantuan dana pembinaan dari Pemda belum memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
“Sasaran kami adalah 10 partai yang mendapatkan mendapatkan bantuan dana hibah pembinaan partai dari Pemda. Sebab selama ini kami tidak tahu keberadaan partai-partai itu ada di mana. Selama ini tidak ada papan sekretariat jadi kami bingung. Badan pengurus juga masih ada dobel, “kata Frits di sela-sela monev di kantor sekretariat DPD II Partai Golkar di Kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kamis sore.
Atas temuan itu pihaknya berharap semua parpol khususnya partai pemilik kursi di DPRD dapat secepatnya melengkapi persyaratan yang diwajibkan terutama kantor sekretariat yang dilengkapi papan nama juga daftar kepengurusan yang defenitif.
“Kami memberikan waktu sampai Agustus jadi harapan kami agar badan pengurus harus jelas dan sekretariatnya jelas jangan cuma mau dekat pemilu baru kelihatan. Karena memang sebagian besar partai belum punya kantor sekretariat dan badan pengurus yang jelas, “ujar mantan Sekretaris Distrik Roon ini.
Golkar Wondama Sudah Siap
Sementara itu Plt Sekretaris DPD II Partai Golkar Teluk Wondama Wahyu Risqi Setiawan menyatakan pihaknya telah memiliki kantor sekretariat lengkap dengan papan nama dan atribut partai.
Parpol dengan 3 kursi di DPRD Wondama itu juga telah memiliki badan kepengurusan yang lengkap.
Maka dari itu Wahyu menjamin pihaknya akan bisa memenuhi semua persyaratan verifikasi yang diminta Kesbangpol.
“Semua persyaratan yang diminta Kesbangpol hampir semua sudah ada. Kalaupun ada yang harus dilengkapi sementara ini kami akan persiapkan karena waktu yang diberikan sampai Agustus,”ujar Wahyu.
Soal kepengurusan, lanjut Wahyu, berhubung periode kepengurusan DPD II Golkar Teluk Wondama periode 2016-2020 yang dipimpin mantan bupati Bernadus Imburi telah berakhir, saat ini Ketua DPD I Golkar Papua Barat Lambertus Jitmau telah menunjuk Plt Ketua yang dijabat oleh Ferry Auparay lengkap dengan komposisi kepengurusan sementara.
“Dari komposisi kepengurusan saat ini yang berjumlah 81 orang, 58 orang merupakan orang asli Papua (OAP) dan 27 orang atau 32,5 persen keterwakilan perempuan, “ungkap Wahyu.
Dia menambahkan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) untuk pemilihan ketua dan kepengurusan yang baru. Selanjutnya kepengurusan defenitif hasil Musda akan didaftarkan ke Kesbangpol untuk pemenuhan persyaratan yang diminta Pemda.
“Musda sementara ditunda karena ada PPKM jadi semoga kondisi segera membaik sehingga Musda segera terlaksana, “tutup eks jurnalis ini. (Nday)
