MANOKWARI, Kabartimur.com- Bupati Manokwari didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manokwari mengadakan Kunjungan Kerja, Silahturahmi dan Studi Banding ke Provinsi Jawa Tengah (21/2/2022)
Kegiatan Kunjungan Bupati yang dilakukan antara lain; Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo S.H. M.I.P didampingi langsung oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat
Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan bahwa pertemuan ini sebagai ajang silaturahim antar sesama Kepala Daerah sekaligus ingin memperkenalkan Kabupaten Manokwari kepada Bapak Gubenur Jawa Tengah terkait mengenal Manokwari dari Aspek Historis, Geografis, Demografis, administrasi
pemerintahan dan potensi daerah;
Selain itu juga mengingat Provinsi Jawa Tengah, banyak hal positif yang dilihat
serta banyak penghargaan yang telah dicapai diantaranya terus mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan serta Karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelolah
pemerintahan yang baik untuk mampu mendorong pemerintah daerah untuk Meningkatkan target, jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government harus diubah menjadi clean government.
Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menciptakan clean government, memang berat karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi. Terlebih saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman era digital.
“Kami berharap bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman selama Gubernur menjabat sehingga menjadi berkat bagi kami untuk melaksanakan dan menerapkan dalam menjalankan tugas” ujar Bupati.
Disamping itu, Gubernur Jawa Tengah berharap atas kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Manokwari melalui diskusi sehingga bisa berbagi ilmu, pengalaman yang bisa diambil dari Jawa Tengah.
” Perlunya diketahui dari Jawa Tengah adalah visi besar saya yaitu MENUJU JATENG SEJAHTERA dan BERDIKARI, “Tetep Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”.Sehingga Untuk mendukung Visi dan Misi kami perlu melakukan percepatan irokrasi yang dinamis” terang Gubernur.
Adapun percepatan dinamis yang dimaksudkan adalah; penyelenggaraan Maturitas SPIP yakni tingkat kematangan/kesempurnaan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern yakni;
Laporan keuangan dan aset SMA/SMK, SLB yaitu Tata Kelola Keuangan di Sekolah yang baik; Akuntabilitas kinerja ( Audit, Reviu, pemantauan, evaluasi dan
Pengawasan lainnya; Tata kelolah keuangan daerah (capaian opini WTP LKPD Pemprov Jateng); Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,
mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen
dansumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan
fungsi APIP yang efektif.
Selain itu pencegahan korupsi (Korsupgah, LHKPN dan LHKASN, UPG, Zona
Integritas, Survei Penilaian Integritas, WBK dan WBBM dan Stranas PK)
Gubernur menjelaskan upaya pencegahan korupsi dan kebijakan pencegahan korupsi yakni Pembangunan komitmen , Penyusunan kebijakan pencegahan korupsi , Integrasi sistem melalui pembangunan e-Gov dengan melibatkan mayarakat , pembangunan sumber daya manusia berintegritas, Pendidikan anti korupsi , Implementasi kebijakan pencegahan korupsi.
” Membangun komunikasi antara Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Walikota
karena di Jawa Tengah telah kami keluarkan Peraturan Gubernur tentang
Penanganan Benturan Kepentingan dan Sibeken (Sistem Informasi Benturan
Kepentingan) untuk seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah” ujarnya.
“Bapak Bupati perlu menerapkan PRINSIP GOOD GOVERNANCE, Transparansi, Peduli Pada Pemangku Kepentingan yang
berorientasi Pada Konsensus Kesetaraan, Efektivitas Dan Efisiensi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Tegaknya Supremsi Hukum” tambah gubernur.
Gubernur menjelaskan , Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat, Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan beberapa kebiasaan yaitu LAYANAN
MUDAH, MURAH, CEPAT, TUNTAS artinya;
MUDAH: aparatur Mudah Ditemui Rakyat, Tidak Mempersulit dan menggunakan Teknologi Digital
MURAH : Tanpa Pungutan Liar
CEPAT : Respon Yang Cepat
TUNTAS : masalah terselesaikan.
Dari hasil pertemuan tersebut potensi kerja sama Jateng dengan kabupaten Manokwari provinsi Papua barat yakni;
BIDANG PARIWISATA
Festival pariwisata dan seni budaya tradisional kedua daerah dalam satu event,
Pengembangan dan penguatan kelembagaan Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, Pengembangan Desa Wisata dan Capacity Building.
BIDANG OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN
Partisipasi pada event olahraga, Peningkatan Prestasi Atlet, Pemberdayaan
Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi, Penguatan Kelembagaan Balai
Penyuluhan Pertanian, Komoditas Tahan Pangan, Aplikasi dan UMKM.
INOVASI Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif yang Sudah tercipta sebanyak 559 inovasi OPD Meliputi :
1) Inovasi Pelayanan Publik;
2) Inovasi Tata kelola Pemerintahan;
3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan kewenangan.
” Provinsi Jawa Tengah menggunakan Program Digital sehingga semua dapat
terakses, cepat dan tanggap serta Integrasi ke Aplikasi Eksternal” sebut gubernur..
Gubernur berpesan kepada bupati Manokwari bahwa Korupsi adalah fenomena sosial, ekonomis dan politis. Korupsi identik dilakukan oleh petugas administrasi pemerintah mulai tingkat bawah sampai atas.
Korupsi yang dimaksud dalam bentuk yang beraneka ragam, dapat juga melibatkan banyak pihak, (pengusaha, politisi, pengacara dll), Korupsi tidak mengenal jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), korupsi telah menggerogoti keuangan negara, dan korupsi
meruntuhkan sendi sosial maupun agama.
Berangkat dari fenomena korupsi yang sudah beraneka bentuk dan ragam itu,
penataan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu pondasi
penting untuk mengurai problem bangsa ini.
Di era otonomi daerah dan keterbukaan akses informasi teknologi informasi
pelayanan publik, informasi keuangan dan program pembangun pemerintah
daerah menjadi aktor atau subjek yang aktif dalam membuka informasi
mengenai layanan terpadu, transaksi lelang barang-jasa, pelaksanaan projek
pembangunan, proses pembuatan kebijakan dan pengambilan kebijakan
anggaran. Untuk itu, kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah
mutlak dibutuhkan.
Sementara Government Resources Management System (GRMS) yang dikelolah oleh Provinsi Jawa Tengah adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah
provinsi jawa tengah diantaranya Sistem aplikasi yang terdiri atas system e-
budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e- controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas system cloud
server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa
Tengah.
Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan
sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.
Dilatarbelakangi oleh sulitnya mengakses dan memperoleh data anggaran
maupun realisasi dalam hitungan hari ketika awal menjadi Gubernur, menjadi
sebuah pemicu bahwa proses tranparansi anggaran menjadi skala prioritas.
Terbentuk Government Resources Management System yang juga bekerja
sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang terlebih dahulu mengimplementasikan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi jawa tengah telah mampu melihat alur realisasi keuangan dan kinerja masing-masing SKPD secara real-time melalui system on-line.
Bupati Manokwari menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Gubernur Jawa Tengah yang sudah bersedia menerima Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mau berbagi pengalaman dalam mengelolah Pemerintahan dan berharap kedepannya silahturami ini dapat selalu dijalin. (Red)
