Manokwari, kabartimur.com- Tahun ini, Anggaran kedewanan di DPR Papua Barat sangat minim.Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pemotongan anggaran yang merupakan dampak dari adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
Olehnya itu sejumlah kegiatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) tidak dapat terlaksana.
Sekretaris Dewan DPR-PB, Frenky Kallex Muguri, SH., MA.P menyebut bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan kedewanan tahun ini sebesar 55 Milyar dan ada beberapa kegiatan kedewanan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan karena minimnya anggaran.
“Total anggaran di DPA tahun ini senilai 119 Milyar rupiah yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan itu minim sekali hanya 55 milyar. Karena sisanya untuk gaji DPR, ASN dan TPP” ungkap Muguri.
Terkait hal tersebut, Muguri mengatakan, akan dilaksanakan rapat khusus bersama dengan Badan Musyawarah (Bamus) guna membahas kegiatan kedewanan. Meskipun dalam keadaan kurang namun tetap ada kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini, meski tidak sepenuhnya.
Muguri menambahkan, mulai rabu 12-20 april 2023 para wakil rakyat akan melaksanakan reses tahap pertama.
“Jadwalnya seperti itu. Mulai reses tahap pertama hari ini 12 April. Namun akan ada rapat pembahasan khusus dengan Bappeda Jumat,14 April. Jadi akan kami bahas dengan unsur pimpinan apakah beberapa perwakilan anggota dewan saja, dan yang lainnya tetap melaksanakan reses seperti biasanya,” terangnya.
Sementara itu, terkait anggota dewan yang berasal dapil Sorong Raya, Muguri mengatakan, para anggota dewan tersebut akan melakukan reses di 7 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat.
“Mekanisme tidak bisa reses di dapilnya masing-masing karena akan menyalahi aturan. Dalam rangka pertanggungjawaban. Jadi 56 anggota DPR Papua Barat semua difokuskan di Provinsi Papua Barat sesuai dengan pemilihan mereka masing-masing,” tandasnya. (Red/*)
