JAKARTA, KABARTIMUR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan penyusunan anggaran harus dilakukan secara terukur, akuntabel, serta menghasilkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Dalu saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalu mengatakan, setiap program dan kegiatan ATR/BPN pada 2027 harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.
Menurutnya, program pertanahan dan tata ruang perlu diarahkan untuk mendukung produktivitas, investasi dan industri, termasuk melalui pengukuran dan pemetaan tanah, penerbitan sertipikat, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, kepastian ruang, serta dukungan kawasan strategis.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program serta anggaran dapat berjalan efektif dan terukur.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, meminta seluruh unit kerja disiplin memperbarui pelaporan kinerja melalui Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran dan turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Bahrun Munawir.(*)
