HALTIM, Kabartimur.com – Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, menyoroti progres realisasi fisik Dinas Pendidikan tahun anggaran 2026 yang hingga November belum mencapai 70 persen. Bahkan, realisasi keuangan dinas tersebut juga masih di bawah 30 persen.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Haltim, Dirwan Din, dalam rapat evaluasi realisasi anggaran tahun 2026 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (10/11/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Haltim.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi I mendesak Dinas Pendidikan segera mengambil langkah percepatan, terutama dengan meminta pihak ketiga atau kontraktor menyelesaikan pekerjaan fisik sesuai sisa waktu yang tersedia tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Kepada wartawan, Dirwan Din mengatakan, pada hari kedua rapat evaluasi bersama mitra kerja Komisi I, terdapat delapan OPD yang dijadwalkan mengikuti rapat. Namun, satu OPD tidak hadir karena mengikuti uji kompetensi (ukom).
Menurutnya, catatan paling krusial dalam evaluasi kali ini tertuju pada Dinas Pendidikan, mengingat progres pekerjaan fisik maupun realisasi keuangannya masih tergolong rendah.
“Dari delapan OPD yang dijadwalkan, satu tidak hadir karena ada ukom. Yang menjadi catatan kritis bagi kami di Komisi I adalah Dinas Pendidikan. Ada beberapa pekerjaan fisik yang realisasinya belum mencapai 70 persen, sementara realisasi keuangannya juga belum mencapai 30 persen,” ungkap Dirwan.
Ia mengatakan, Komisi I telah meminta Dinas Pendidikan segera mendesak para kontraktor untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik. Selain itu, proses realisasi keuangan juga harus dipacu agar tidak melewati batas waktu penutupan buku anggaran.
“Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan agar mendesak pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dalam sisa waktu yang ada. Realisasi keuangannya juga harus dipercepat karena per 15 Desember sudah tutup buku,” tegasnya.
Selain menyoroti progres pekerjaan tahun anggaran 2026, Dirwan juga mengingatkan Dinas Pendidikan agar segera menuntaskan sisa pekerjaan luncuran tahun 2025 yang hingga kini belum direalisasikan dengan nilai anggaran sekitar Rp80 juta.
Komisi I, lanjutnya, akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah Haltim agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
“Dinas Pendidikan masih memiliki anggaran luncuran tahun 2025 yang dibawa ke tahun 2026, dengan nilai sekitar Rp80 juta, tetapi belum direalisasikan. Kami dari Komisi I akan menyampaikan hal ini kepada Pemda Haltim agar segera diselesaikan,” tutup Dirwan. (Red)
