BOGOR, Kabartimur.com– Para purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri selaku Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyampaikan komitmen organisasi untuk mendukung pemerintah sekaligus mengawal penegakan hukum.
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu juga menjadi ruang dialog antara Presiden Prabowo dan para mantan pimpinan Polri mengenai berbagai persoalan yang berkembang, khususnya terkait kondisi internal institusi kepolisian.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan terhadap keberlanjutan pelayanan publik serta penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. (Red/*)
