Prabowo Pimpin Rapat Terbatas, Bahas Stabilitas Ekonomi dan Efisiensi Belanja APBN

JAKARTA, Kabartimur.com– Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional, stabilitas harga, penguatan industri manufaktur, arus modal asing, hingga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang akhir tahun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari tingkat inflasi yang berada dalam rentang sasaran pemerintah serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 3,23 persen. Angka tersebut masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen, atau pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

“Jadi ini on track inflasinya,” ujar Suahasil kepada awak media seusai rapat.

Selain stabilitas harga, pemerintah juga mencermati penguatan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2026. Indeks tersebut meningkat dari kisaran 52 menjadi 54, yang mengindikasikan membaiknya optimisme pelaku usaha terhadap prospek permintaan dan produksi.

Baca Juga :   KNPI Apresiasi Kemajuan Program Legislasi Pemprov Papua Barat

Menurut Suahasil, peningkatan PMI menunjukkan bahwa para pengusaha mulai mengantisipasi kenaikan permintaan dengan meningkatkan persiapan produksi, termasuk menambah pembelian bahan baku dan berbagai kebutuhan input industri.

Pemerintah juga menerima laporan mengenai perkembangan arus modal asing yang masih menunjukkan aliran masuk ke pasar keuangan domestik, terutama melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pendapatan Negara Dikejar, Belanja Rp990 Triliun Menanti

Dalam pembahasan APBN, Suahasil melaporkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober 2026 masih berjalan sesuai rencana.

Namun, pemerintah menghadapi pekerjaan besar dalam dua bulan terakhir tahun anggaran, yakni mengoptimalkan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun sekaligus merealisasikan belanja negara sekitar Rp990 triliun.

“Kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar Rp600 triliun lebih dan untuk belanja negara masih sekitar Rp990 triliun akan dibelanjakan,” jelasnya.

Baca Juga :   Sudah 78 Tahun Indonesia Merdeka, Kampung Oyaa di Pedalaman Wondama Masih Tetap Terisolir karena Tak Ada Jalan Darat

Besarnya target realisasi tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama agar percepatan belanja menjelang penutupan tahun anggaran tidak mengabaikan prinsip efisiensi dan tata kelola keuangan negara.

Suahasil menegaskan, Presiden memberikan arahan agar kementerian dan lembaga tetap menjaga kualitas penggunaan anggaran. Percepatan penyerapan belanja diperbolehkan, tetapi harus sesuai perencanaan, memiliki keluaran yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Dua bulan terakhir, seperti biasa, operasi APBN di akhir tahun biasanya ngegas lebih cepat dan lebih besar. Itu silakan, tetapi harus tetap efisien, harus tetap dalam tata kelola yang baik, dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut,” tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar percepatan realisasi APBN pada penghujung 2026, tetapi juga memastikan setiap belanja negara memberikan hasil nyata bagi perekonomian dan masyarakat.(*)

Baca Juga :   Dinas Ketenagakerjaan Haltim Bersama Dengan Disnaker Provinsi Gelar Pelatihan Alat Berat

Pos terkait