MANOKWARI- Polemik hasil formasi CPNS 2018 yang telah diumumkan pada tanggal 31 juli 2020 menuai protes dari sejumlah pencaker di beberapa kabupaten seperti kabupaten Pegaf dan Manokwari bahkan terjadi aksi pemalangan jalan dan beberapa kantor distrik yang berdampak pada pelayanan.
Seperti di kabupaten Manokwari ratusan massa yang tergabung dalam pencaker melakukan aksi dan menuntut agar formasi pengumuman hasil CPNS dikembalikan ke pusat.
Menyikapi hal tersebut gubernur menghimbau kepada seluruh bupati dan walikota sepapua barat untuk bersama-sama ke jakarta untuk bertemu dengan Kemenpan untuk memperjuangkan aspirasi pencaker terutama kuota pencaker 80 untuk OAP dan 20 bagi nonOAP yang tidak sesuai harapan.
Pertemuan tersebut dijadwalkan pada hari rabu akan berangkat ke jakarta dan hari kamis (6/8/ 2020) Gubernur bersama seluruh Kepala daerah se Papua Barat akan bertemu Menpan RB.
Gubernur menyampaikan bahwa perjuangan untuk memenuhi kuota Orang Asli Papua 80 persen harus terealisasi dan saat ini, terdapat 5 kabupaten dan 1 kota yang belum mengumumkan hasilnya, sehingga pihaknya akan meminta Menpan memperhatikan harapan pencaker OAP.
“Kita akan minta kepada Menpan RB mau tidak mau 80 persen harus dipenuhi, kemudian 5 kabupaten dan 1 kota kita minta ditinjau kembali,” tegas Gubernur.
Hal senada disampaikan oleh Plt. Bupati Manokwari, Edi Budoyo bahwa sesuai rencana Gubernur Papua Barat bersama para bupati dan wali kota, sekda, dan kepala BKD dari semua kabupaten/kota di Papua Barat akan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam unjuk rasa.
“Para kepala daerah sepapua barat akan berupaya untuk bertemu langsung dengan Presiden karena hasil seleksi ASN yang sudah diumumkan tidak akan dibatalkan karena itu keputusan dari pusat, namun para pencaker yang tidak lulus dalam seleksi formasi 2018 akan diakomodir dalam penerimaan formasi Cpns 2019, 2020 tanpa melalui tes” tandas Budoyo
