HALTIM, Kabartimur.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mencatat Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum merealisasikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2026. Total piutang DBH yang belum dibayarkan kepada daerah tersebut mencapai lebih dari Rp47 miliar.
Selain tunggakan DBH dari pemerintah provinsi, kepastian penyaluran DBH sektor Mineral dan Batubara (Minerba) dari pemerintah pusat juga belum jelas akibat perubahan sistem dan kebijakan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, H. Joko Loleno Ridwan, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan jadwal penyaluran DBH Minerba dari pemerintah pusat.
“Untuk DBH Minerba, kita belum bisa memastikan penyalurannya karena pada tahun lalu sistemnya menggunakan format PDF dan kebijakannya berubah. Maka dari itu, penyaluran dari pusat belum kita ketahui kapan akan direalisasikan,” ujar Joko saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Haltim, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, terkait DBH dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Joko menegaskan bahwa sepanjang 2026 belum ada realisasi pembayaran untuk tahun berjalan.
Adapun dana sebesar Rp946 juta lebih yang masuk ke kas daerah pada tahun ini merupakan pembayaran cicilan atas tunggakan DBH dari tahun-tahun sebelumnya, bukan pembayaran DBH tahun anggaran 2026.
“Untuk DBH Provinsi di tahun 2026 tidak ada realisasi sama sekali. Dana yang baru direalisasikan pada tahun ini sebesar Rp946 juta lebih merupakan pembayaran atas utang tahun-tahun lalu. Jadi, secara praktis di tahun 2026 ini tidak ada penerimaan DBH Provinsi,” jelasnya.
Berdasarkan laporan keuangan daerah, total piutang DBH Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemkab Haltim yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp47 miliar.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena hingga kini Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait penetapan besaran DBH untuk Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2026 juga belum diterbitkan.
Joko menjelaskan, kewenangan penentuan waktu penyaluran DBH berada pada pemerintah provinsi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tunggakan tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah.
“Soal kewenangan kapan disalurkan, itu ada pada pemerintah provinsi. Tetapi kalau bicara kewajiban, pemerintah provinsi harus membayar. Namanya utang wajib dibayar, dan karena ini merupakan piutang daerah, maka wajib untuk terus kita tagih,” pungkasnya.
Pemkab Haltim pun masih menunggu kepastian penyelesaian kewajiban DBH tersebut, mengingat dana bagi hasil merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berkaitan dengan kemampuan fiskal dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.(Red/Aples).
